Beranda News Waspada COVID-19 sekaligus pelemahan PPKM

Waspada COVID-19 sekaligus pelemahan PPKM

Jakarta (ANTARA) – Saat penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai melemah di tengah pandemi, relaksasi ini merupakan ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk hidup berdampingan dengan virus corona (SARS-CoV). -2). Namun, ajakan tersebut sekaligus sebagai peringatan kepada semua pihak untuk tetap waspada terhadap COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes).

Relaksasi PPKM juga merupakan ajakan untuk pemulihan bertahap di segala bidang kehidupan. Namun, tetap harus diingat bahwa upaya pemulihan secara bertahap dilakukan di tengah pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Apalagi, para ahli memperkirakan bahwa COVID-19 bisa menjadi endemik atau penyakit yang memanifestasikan dirinya dan menjadi ciri khas di daerah tertentu. Oleh karena itu, waspada untuk melindungi diri sendiri dan melindungi seluruh anggota keluarga tetap harus menjadi prioritas bagi setiap orang, terutama saat berolahraga di tempat umum.

Inisiatif pemerintah untuk memitigasi PPKM cukup beralasan, mengingat beberapa indikator pandemi COVID-19 di Tanah Air saat ini menunjukkan dinamika yang positif. Sebut saja masa pandemi terburuk – puncak penularan COVID-19 pada gelombang kedua Juni-Juli 2021 – telah berlalu. Selain itu, sambil terus berusaha meminimalkan risiko sekecil apa pun, perlu keberanian untuk memulai pemulihan bertahap di semua bidang kehidupan setelah hampir dua tahun memberlakukan pembatasan kegiatan sosial.

Namun, tetap sangat penting untuk membangun pemahaman bersama bahwa mitigasi PPKM mengandung risiko dan oleh karena itu harus dilakukan secara arif dan bijaksana oleh semua pihak. Sebab jika relaksasi PPKM tidak didukung dan diperkuat dengan kepatuhan yang konsisten terhadap protokol kesehatan, maka yang terjadi selanjutnya adalah munculnya klaster-klaster baru dari semua lapisan masyarakat, seperti tempat kerja atau perkantoran, sekolah, pusat perbelanjaan dan tempat ibadah.

Kepatuhan terhadap aturan sekaligus pelemahan PPKM tidak hanya penting dan strategis, tetapi juga menjadi kata kunci pencegahan dan pencegahan gelombang ketiga penularan COVID-19 di tanah air. Artinya, kalaupun PPKM dilemahkan, tidak boleh ada toleransi sedikit pun terhadap pelanggaran sewa. Sekali pelanggaran Prokes dilakukan, itu menjadi potensi masalah yang bisa sangat fatal.

Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prosedur fasilitasi PPKM harus menjadi perhatian dan ditekankan oleh seluruh pemerintah daerah (kabupaten/kota), seluruh pengelola tempat kerja atau pelaksana, pengelola sekolah dan kampus, pengelola angkutan umum, pengelola pusat perbelanjaan, dan pengelola lokasi. memuja.

Ingatlah bahwa semua elemen masyarakat telah mengalami pengalaman nyata, menyakitkan, dan fakta mengerikan yang muncul selama puncak gelombang kedua penularan COVID-19 antara Juni dan Juli 2021. harus diselamatkan karena terbatasnya jumlah dokter dan personel. kesehatan (Nakes). Cerita tentang rumah sakit yang penuh sesak dengan pasien sehingga tidak semua pasien bisa langsung berobat, dan cerita tentang kelangkaan dan kelangkaan obat. Ada juga cerita tentang jumlah rumah sakit yang kekurangan oksigen, dan tentang tumpukan mayat di sejumlah rumah sakit karena peningkatan tajam jumlah pasien yang sekarat.

Saya bersyukur bahwa puncak gelombang kedua infeksi berlalu bersamaan. Tentu saja, semua elemen masyarakat tidak menginginkan terulangnya pengalaman menyakitkan gelombang kedua ini. Oleh karena itu, harus ada tekad bersama untuk mencegah dan menghindari kemungkinan terjadinya gelombang ketiga penularan COVID-19 di tanah air. Dengan demikian, meski PPKM mulai melemah, perlu dipahami bahwa sepanjang uji coba pelemahan PPKM, semua orang hidup berdampingan dengan virus corona. Jadi tidak ada yang boleh lengah dan sembrono karena COVID-19 masih menjadi ancaman nyata.

Saat mengumumkan perpanjangan PPKM pada Senin (23/8), Presiden Joko Widodo menggarisbawahi kebijakan pemerintah untuk mengubah atau melemahkan PPKM antara 24-30 Agustus 2021. PPKM di beberapa daerah diturunkan dari level 4 menjadi level 3. Wilayah yang tercakup dalam kebijakan pelemahan PPKM antara lain Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya. Inti dari pelemahan tersebut tentu saja perkembangan data rata-rata penambahan jumlah pasien per hari dan jumlah pasien sembuh yang juga cenderung meningkat.

Pulau Jawa yang berstatus episentrum COVID-19 mengalami penurunan. Wilayah Level 4 di Jawa yang sebelumnya 67 kabupaten/kota dikurangi menjadi 51 kabupaten/kota. Sementara itu, wilayah Tier 3 berkembang dari 59 kabupaten/kota menjadi 67 kabupaten/kota, dan wilayah Tier 2 berkembang dari dua kabupaten/kota menjadi 10 kabupaten/kota.

Sejumlah kabupaten/kota di luar Jawa Bali juga menunjukkan tren yang sama. Dengan demikian, jumlah kasus baru COVID-19 per hari turun, mencapai puluhan ribu kasus. Misalnya, hingga Kamis (26 Agustus), ada 16.899 kasus baru. Akibatnya, tekanan atau kepanikan di sektor kesehatan masyarakat berkurang secara signifikan.

Telah diterima secara umum bahwa naik turunnya jumlah kasus baru COVID-19 sangat ditentukan oleh perilaku masyarakat dalam menanggapi pandemi saat ini. Jadi, seberapa besar dampak pelemahan PPKM, ini menjadi masalah bagi semua lapisan masyarakat. Namun, peran semua pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota juga sangat strategis dalam kapasitasnya sebagai regulator.

Di tengah pelemahan PPKM, Jawa kembali patut mendapat perhatian khusus demi menjaga tren positif yang telah diterapkan saat ini. Perhatian khusus diperlukan karena pulau Jawa berpenduduk padat lebih dari 150 juta jiwa. Melemahnya PPKM akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan mobile. Faktor ini harus menjadi perhatian seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Jawa.

Selama pemerintah kabupaten/kota tegas dan konsisten dalam menegakkan kepatuhan, dampak atau pelemahan PPKM yang berlebihan tidak akan menimbulkan masalah besar. Ajak masyarakat untuk bahu-membahu mencegah dan menghindari gelombang ketiga penularan COIVD-19. Jangan bosan atau bosan mengajak orang untuk mengikuti aturan, dan jangan takut untuk menindak mereka yang melanggar aturan.

Litigasi PPKM menyasar industri berorientasi ekspor, mall atau mal, restoran dan rumah ibadah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mengizinkan sejumlah sekolah penuh waktu terbatas mulai Senin, 30 Agustus 2021. Berdasarkan wilayah percontohan mitigasi PPKM, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota seharusnya tidak terlalu sulit. proses penegakan hukum dengan semua pihak mengalami pelemahan PPKM.

*) Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI/mahasiswa Doktor Program Hukum UNPAD/Dosen Universitas Terbuka

Artikulli paraprak"Saya beruntung"Sutradara Afghanistan Shahrban Sadat lolos
Artikulli tjetërMensos menemukan adanya dugaan monopoli bantuan pembelian beras