Beranda Hukum Warga Gili Trawangan menulis surat kepada Presiden Jokovi

Warga Gili Trawangan menulis surat kepada Presiden Jokovi

Bapak Presiden Joko Widodo yang kami hormati, kami ingin mengadu

Mataram (ANTARA) – Warga kawasan wisata ikonik Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokovi) terkait penambahan kontrak dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) dengan Pemprov NTB.

“Bapak Presiden Joko Widodo yang kami hormati, kami ingin mengadu. Menanggapi sikap Gubernur NTB bahwa warga Pulau Gili Trawangan, masyarakat Indonesia dengan tegas dan aklamasi menolak penambahan kontrak PT GTI yang digagas oleh Negara NTB. Gubernur,” kata Ustadz Zainul Abdul Hadi Ustaz Zainul Abdul Hadi Ustaz Trawangan kepada ANTARA, Jumat malam.

Masyarakat meminta pemutusan kontrak dengan PT GTI yang memang sengaja tidak bertanggung jawab dan mengingkari kewajibannya.

“Kami, penduduk Gili Trawangan, terlalu sering diabaikan. Nenek moyang kita memiliki sejarah panjang dalam membersihkan tanah terlantar, nenek moyang kita membangun pulau terlantar Gili Trawangan untuk menjadi ikon pariwisata internasional. Kami tegas menolak tudingan Gubernur NTB sebagai masyarakat dan pengusaha ilegal karena kami membayar pajak kepada pemerintah,” ujarnya.

Warga meminta Gubernur NTB berani menghadapi PT GTI dengan mengutamakan kepentingan rakyatnya, kepentingan NTB dan kepentingan Indonesia.

“Kami warga Gili Trawangan akan berdiri tegak sampai darah di tubuh kami mengering. Kami mohon bantuan dan bantuan dari Bapak Presiden Jokovi, karena sepertinya NTB sudah tidak ada lagi kamar tempat kami warga Gili Trawangan bisa mengadu,” kutip surat tersebut.

Sebelumnya, pada Kamis 10 Juni 2021, kejaksaan NTB menandatangani protokol kesepakatan pokok-pokok penambahan kontrak pertambangan antara Pemprov NTB dengan PT GTI.

Pada acara penandatanganan tersebut, Pemprov NTB langsung didampingi Gubernur NTB Dr. Zulkiflimansiach.

Turut hadir sebagai saksi adalah Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Jalillah, Sekda NTB Lalu Gita Ariadi, Jaksa Agung NTB Tomo Sitepu mewakili Jaksa Agung Negara (JPN), dan sejumlah perwakilan Forkopimda NTB.

Dalam kontrak PT GTI untuk hak menjalankan usaha pariwisata di atas lahan seluas 65 hektar di kawasan wisata utama NTB, yaitu Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, hal ini memicu kontroversi panjang di kalangan masyarakat NTB. …

Sebab, sejak kontrak ditandatangani pada 1995 hingga akhir 2026, belum berdampak pada pendapatan daerah. Padahal, dalam kontrak tersebut, PT GTI berjanji memberikan kenaikan royalti kepada Pemprov NTB setiap lima tahun sekali.

Namun kenyataannya, daerah hanya menerima Rp 22,5 juta per tahun. Sedangkan perputaran uang harian di tujuan utama NTB mencapai 2 hingga 5 miliar rupiah. Padahal, menurut hasil perhitungan Dirjen Kekayaan Negara Wilayah Bali-Nusa-Tenggara, pendapatan daerah yang hilang di Gili-Trawangan mencapai lebih dari 2,3 triliun rupiah.

Artikel sebelumyaCapolda meminta masyarakat untuk tidak memprovokasi ajakan bertindak pada 24 Juli 2021
Artikel berikutnyaPolres Bandarlampunga Gelar Vaksin Mobile COVID-19-19