Beranda Hukum Warga Benkulu Ajukan PK Gugat Izin Lingkungan PLTU

Warga Benkulu Ajukan PK Gugat Izin Lingkungan PLTU

Bengkulu (ANTARA) – Tiga warga Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu yang menuntut izin lingkungan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sepang, mengunjungi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Senin sore untuk mengajukan permohonan. tentang Judicial Review (PC) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketua Kelompok Hak Asasi Manusia Langit Biru (TALB) yang merupakan kuasa hukum penggugat, Saman Leiting, menyatakan PK digelar dengan alasan hakim keliru dan keliru dalam memutuskan menolak gugatan warga. dari tingkat pertama, banding atau kasasi.

“Kesalahan hakim yang kami duga dalam ingatan PK ini adalah hakim tidak menganggap penggugat sebagai korban yang status resmi karena merekalah korban yang sebenarnya,” kata Leiting di Pengadilan Tata Usaha Negara Benkulu, mewakili para penggugat yaitu Harianto, Jalaluddin dan Abdou Roshid, Senin.

Dikatakannya, putusan hakim tingkat pertama, banding dan kasasi tersebut menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh warga kelurahan Teluk Sepang kota Bengkulu tidak layak untuk diajukan gugatan dengan alasan penggugat belum menerima dampak dan dokumen AMDAL mengatur tindakan proaktif untuk mengatasi semua dampak yang timbul dari pengoperasian pembangkit listrik tenaga batu bara.

Namun faktanya, selama pemantauan yang dilakukan Kanopi Hijau Indonesia, Badan Lingkungan Hidup menemukan bahwa perusahaan tersebut tidak mematuhi AMDAL berupa pengangkutan batu bara yang seharusnya dilakukan melalui jalur laut, namun pada kenyataannya, masyarakat jalan digunakan dan ada warga yang tersengat kabel SUTT.

Selain itu, diketahui PT Tenaga Listrik Bengkulu (TLB) sengaja membuang abu ke TPA tanpa pagar, sehingga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dari semua fakta tersebut, para pemangku kepentingan lambat bereaksi dan seolah diabaikan.

Selain itu, dalam putusannya, kata Leiting, hakim mengatakan jika penggugat tidak berhak menggugat atau status resmi, sedangkan Jalaludin dan Harianto adalah penggugat yang terkena dampak pemasangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

“Kami berharap majelis hakim di tingkat PK bisa melihat sisi hukum secara adil. Artinya, majelis hakim menggunakan unsur diskresi, karena merupakan unsur terpenting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan,” kata Lating.

Salah satu penggugat, Harianto, menjelaskan pihaknya mengajukan kembali PK karena, seperti halnya masyarakat Teluk Sepang yang paling dekat dengan PLTU, mereka paling menderita dari hal-hal yang merugikan masyarakat, seperti pencemaran.

“Apalagi sekarang, saat kita dihantui rasa takut, seperti ada warga yang tersengat listrik kemarin yang rumahnya diambil alih SUTT,” ujarnya.

Pihaknya memperkenalkan PC karena memikirkan masa depan, ekonomi dan kenyamanan sebagai warga negara Indonesia, serta anak cucu mereka*.

Artikel sebelumyaPemerintah Kota Bandarlampung menindak tegas pelaku usaha yang tidak memanfaatkan boks persimpangan secara optimal.
Artikel berikutnyaDPRD Medan Belum Izin Bangun Terminal Amplas