Beranda News Wapres mengingatkan, capaian penyederhanaan birokrasi perlu dinilai.

Wapres mengingatkan, capaian penyederhanaan birokrasi perlu dinilai.

Kita perlu menilai pencapaian dan langkah selanjutnya yang diperlukan.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Maaruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), mengenang capaian penyederhanaan birokrasi di kementerian dan lembaga pemerintah nonpemerintah (K/L) dan di tingkat daerah. tingkat. pemerintah (Pemda) harus dinilai untuk mengambil langkah selanjutnya.

“Kita perlu menilai pencapaian dan langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan,” kata Wapres saat memimpin rapat koordinasi konferensi video KPRBN dari rumah dinas wakil presiden di Jakarta, Kamis.

Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang reformasi birokrasi, Wapres mengatakan batas waktu proses transisi ASN harus selesai pada Juni 2021. Oleh karena itu, penilaian terhadap proses penyederhanaan birokrasi terus dilakukan. harus segera diselesaikan.

“Atas perintah Presiden dalam rapat tanggal 5 November 2020, batas waktu peralihan dari jabatan administratif ke jabatan fungsional harus berakhir pada Juni 2021. Saat ini kita memasuki minggu kedua Juli,” kata Wapres.

Menurut Wapres, per 30 Juni 2021, terdapat 43.074 struktur penyederhanaan di K/L, antara lain 87 K/L yang sudah selesai, lima K/L dalam pengerjaan, dan tujuh K/L yang belum diusulkan.

Tujuh kementerian/lembaga yang tidak mengusulkan penyederhanaan birokrasi adalah Kabinet, Sekretariat Mahkamah Agung, BPK, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sementara itu, kata Wapres lagi, sebanyak 32 pemerintah provinsi (pemprov) telah mengajukan proposal penyederhanaan birokrasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk pertimbangan teknis.

Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebanyak 342 pemerintah kabupaten dan kota mendapat saran teknis dari Kementerian Dalam Negeri untuk menyederhanakan birokrasi. Namun, sampai saat ini belum ada mutasi jabatan di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

“Berdasarkan informasi terakhir, tidak ada provinsi dan kabupaten yang mengalihkan jabatan administratif ke jabatan fungsional. Penyetaraan jabatan juga belum sepenuhnya dilakukan, karena menunggu penyederhanaan struktur terlebih dahulu selesai,” kata Wapres.

Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri terus mengoordinasikan upaya penyederhanaan birokrasi di tingkat pemerintah daerah, yang meliputi aspek penyederhanaan struktur dan penyelarasan jabatan.

Aspek penyederhanaan mekanisme terdiri dari tahapan usulan pemerintah daerah, verifikasi, penelusuran hasil verifikasi, tinjauan teknis dan persetujuan.

Artikel sebelumyaReza Rakhadyan menggantikan Lukman Sardi sebagai Ketua FFI 2021-2023
Artikel berikutnyaBamset menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya mantan Menteri Negara BUMN Soegiharto.