Beranda News Wanita itu berbicara tentang distribusi vaksin saat memimpin debat umum di IPU.

Wanita itu berbicara tentang distribusi vaksin saat memimpin debat umum di IPU.

Negara-negara maju harus memenuhi janji mereka untuk menyediakan pendanaan iklim,

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara tentang urgensi pendistribusian vaksin COVID-19 ke seluruh negara dan peran DPR dalam perangi pandemi, menjadi ujung tombak debat umum pada rapat antar-parlemen ke-143. pertemuan. Majelis Umum Persatuan (IPU) di Madrid, Spanyol.

“Hampir dua tahun setelah dimulainya pandemi COVID-19, kita terus menghadapi krisis kesehatan dan sosial ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puluhan juta orang berisiko jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. …

Poin memimpin sesi kedua “debat umum” bertajuk “Tantangan Kontemporer terhadap Demokrasi: Menjembatani Perselisihan dan Membangun Komunitas”, yang diselenggarakan di IFEMA Palacio Municipal, Madrid, pada Sabtu (27/11).

Poin mengatakan jumlah orang kurang gizi diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 800 juta pada tahun 2022, dan vaksin COVID-19 saat ini masih belum merata.

Oleh karena itu, katanya, semua masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan kesetaraan vaksin untuk semua orang, di mana saja.

Ia juga mengingatkan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi potensi krisis pemanasan global, oleh karena itu semua negara perlu meningkatkan komitmennya terhadap mitigasi dan adaptasi untuk menghindari bencana iklim.

“Pada saat yang sama, negara-negara maju harus memenuhi janji mereka untuk menyediakan dana untuk memerangi perubahan iklim,” katanya.

Ia menjelaskan, isu lain yang dibahas antara lain krisis kemanusiaan dan ancaman keamanan dari pandemi COVID-19, mulai dari masalah politik, ekonomi, dan sosial.

Menurut Pointe, krisis kemanusiaan akibat konflik telah terjadi di berbagai belahan dunia, dan keberlanjutan demokrasi juga dipertanyakan ketika COVID-19 berdampak besar pada kemajuan demokrasi.

“Penundaan pemilu terjadi di berbagai belahan dunia. Banyak negara telah memperkenalkan langkah-langkah darurat yang membatasi kebebasan bergerak, ”katanya.

Poigne memperkirakan good governance sangat dibutuhkan di masa krisis COVID-19, termasuk peran parlemen dalam memastikan hasil terbaik.

Menurut dia, hal itu dilakukan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan memfasilitasi dialog antara orang-orang yang berbeda pengalaman, meski banyak masalah.

“Parlemen harus tetap menjadi pusat upaya menjaga masyarakat yang demokratis, inklusif, dan sejahtera. Parlemen harus mampu menahan goncangan dunia kita yang terus berubah, ”katanya.

Ia menilai, di masa krisis, parlemen harus tetap menjalankan fungsinya, termasuk penerapan “checks and balances” untuk menghindari penyalahgunaan wewenang darurat selama pandemi COVID-19, serta menjamin hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.

Poin mengatakan, peran parlemen saat krisis bahkan lebih signifikan dari sebelumnya, sehingga ia harus mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah agar keputusan pemerintah dapat diambil oleh rakyat.

Artikel sebelumyaPolisi mengungkap serangkaian kejahatan oleh pentolan KKB Demius Magayang
Artikel berikutnyaMembaca perlahan perlahan putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja