Beranda Nusantara Walhi Sulsel kritik dampak penambangan nikel di Lutima

Walhi Sulsel kritik dampak penambangan nikel di Lutima

Makassar (ANTARA). Beberapa aktivis lingkungan dari Forum Lingkungan Hidup Indonesia (Wali) di Sulawesi Selatan kembali menggelar aksi damai dengan membentangkan spanduk berukuran 10×15 meter yang mengkritisi pertambangan nikel dan dampaknya di Kabupaten Luwu Timur, Selatan. Sulawesi.

“Tindakan ini merupakan pesan dan kritik bagi pemerintah, dari pusat hingga pemerintah daerah, untuk serius menjaga kelestarian hutan tadah hujan di Sulawesi Selatan dan penghentian penambangan nikel,” kata Muhammad Al Amin, Kepala Pelaksana Walhi Sulsel, kata Jumat.

Spanduk raksasa yang terbentang berbunyi Selamatkan hutan hujan Sulawesi Selatan dan tambang nikel di Sulawesi Selatan dipasang di lokasi bekas tambang PT Prima Utama Lestari.

Promosi dengan Yayasan Bumi Sawerigading
Hal ini juga sebagai bentuk protes mengingat selama ini pertambangan nikel berkontribusi besar terhadap deforestasi di Sulawesi Selatan.

“Hutan di Sulawesi Selatan terus rusak, terutama di wilayah Luvu Timur. Tindakan kami ini merupakan sinyal kuat kepada Presiden Jokowi untuk segera mengambil tindakan menjaga hutan hujan dengan menghentikan ekspansi tambang nikel di sini,” ujarnya.

Kerusakan hutan hujan di Sulawesi Selatan terus meningkat sebagaimana terpantau WALHI di awal tahun 2022, dan ada dugaan kuat bahwa hal ini disebabkan oleh ekspansi pertambangan nikel.

Tidak hanya itu, penggundulan hutan akibat penambangan nikel juga menyebabkan pencemaran sungai dan pantai yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat sekitar.

“Kami melihat sungai dan laut di Lutima terus tercemar lumpur akibat aktivitas penambangan nikel, dan akibat pencemaran ini, ribuan perempuan tidak bisa mengakses air bersih setiap saat,” katanya.

Status ekskavasi bekas tambang nikel di Kabupaten Luvu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat (21 Januari 2022). Dokumentasi ANTARA/HO/Walhi, Sulawesi Selatan.

“Mereka harus menunggu sampai sungai jernih untuk bisa minum dan mandi. Kami juga membicarakan hal ini secara langsung dengan para nelayan. Bagi nelayan, pencemaran lumpur telah mengurangi hasil tangkapan dan pendapatan mereka,” katanya.

Karena itu, pihaknya tak henti-hentinya menyerukan kepada pemerintah untuk menghentikan penambangan nikel dan melindungi hutan hujan Sulawesi Selatan, juga Sulawesi.

“Saat ini kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengevaluasi bahkan mencabut izin pertambangan PT CLM. Masyarakat, terutama perempuan, yang mata pencahariannya bergantung pada sungai dan laut, telah lama terpapar polusi lumpur dari tambang nikel mereka. ,” dia berkata.

Selain aksi di bekas tambang PT Prima Utama Lestari, aksi juga terjadi di beberapa lokasi yang terkena dampak penambangan nikel di wilayah setempat.*

Artikulli paraprakYogyakarta berharap penutupan TPA Pungan tidak lebih dari tiga hari
Artikulli tjetërDua warga Banten menjadi korban kecelakaan maut di Balikpapan