Beranda Nusantara Vali Sumsel melakukan aksi penyelamatan iklim

Vali Sumsel melakukan aksi penyelamatan iklim

Negara juga harus berani mengubah dan mengubah kebijakan yang mengutamakan investasi di atas keselamatan manusia dan lingkungan.

Palembang (ANTARA) – Aktivis lingkungan yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel menggelar aksi damai iklim untuk menjaga suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius.

Kepala Eksekutif Walhi Sumsel Khairul Sobri dari Palembang mengatakan Senin bahwa aktivis lingkungan telah mengadakan demonstrasi damai dalam beberapa hari terakhir di Jembatan Ampere dan Light Rail Transit (LRT) Palembang.

Aksi penyelamatan iklim menyuarakan cara untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak, nilai, dan praktik masyarakat untuk melindungi hutan mereka.

Kemudian negara harus memberanikan diri untuk memaksa korporasi bertanggung jawab atas kerusakan dan kontribusinya terhadap krisis iklim serta memperbaiki kerusakan tersebut.

Negara juga harus berani mengubah dan mengubah kebijakan yang mengutamakan investasi di atas keselamatan manusia dan lingkungan.

Aktivis Walha juga menolak solusi palsu untuk keadilan iklim pada KTT Pemimpin Dunia COP26 (Konferensi Perubahan Iklim) yang diadakan di Glasgow, Skotlandia pada awal November 2021, yang dianggap tidak mengarah ke jalur yang benar dalam upaya mencapai tujuan. .. . Perjanjian Paris tentang Pencegahan Melebihi Nilai Ambang Suhu Bumi – 1,5 derajat Celcius.

Komitmen pengurangan emisi dari semua negara perunding secara efektif mendorong suhu bumi hingga 2,7 derajat Celcius.

Akibat pandemi COVID-19 dan diskriminasi akses vaksin di tingkat global, banyak negosiator dari negara berkembang tidak dapat hadir secara langsung.

Begitu juga dengan perwakilan masyarakat sipil, masyarakat adat, perempuan dan pemuda yang terbatas ruangnya untuk menyampaikan pendapat.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi COP 26 tidak komprehensif dan seolah-olah menunjukkan bahwa konferensi ini hanya untuk kalangan elit.

Di sisi lain, perwakilan korporasi dan sektor bisnis diberi kesempatan dan ruang untuk mempromosikan ide dan keputusan palsu berdasarkan mekanisme pasar.

Menurut Direktur Walhi Sumsel, pemerintah harus memikirkan kembali kebijakannya dan fokus pada semangat restorasi lingkungan dan hak asasi manusia.

Artikel sebelumyaPKC Memanggil Enam Saksi Tentang Perjanjian Pajak Barang Bintan
Artikel berikutnyaPKC Perpanjang Masa Penahanan Bupati Quansing Tidak Aktif