Beranda News UI Pushkapol: Perempuan banyak kendala sebagai penyelenggara pemilu

UI Pushkapol: Perempuan banyak kendala sebagai penyelenggara pemilu

Depok (ANTARA) – Direktur Pusat Kajian Kebijakan Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana mengatakan sedikitnya jumlah perempuan dalam penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari berbagai kendala yang dihadapi perempuan.

Hambatan tersebut meliputi keterbatasan informasi tentang proses seleksi, lingkungan politik yang tidak peka gender, dan hambatan yang bersifat sosial budaya.

“Jika kita ingin menghadirkan pemilu 2024 sebagai pemilu yang diikuti semua kalangan, maka struktur tata kelola pemilu yang inklusif untuk kesetaraan gender menjadi prasyarat penting,” kata Aditya dalam keterangan tertulis, Rabu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kata dia, salah satu momen yang menentukan tentunya adalah pembentukan tim seleksi yang harus memperhitungkan keterwakilan perempuan dan memiliki perspektif gender yang jelas.

Tim seleksi juga dapat memberikan pertimbangan serius untuk mempertahankan jumlah perwakilan yang cukup hingga tahap akhir seleksi.

Setelah itu, kata dia, politisi di DPR RI menunjukkan komitmen terhadap kebijakan yang akan memfasilitasi keterwakilan perempuan.

“Saya berharap jumlah komisioner perempuan yang dipilih oleh Komisi II DPR RI lebih banyak dari periode sebelumnya,” ujarnya.

Untuk itu, kata dia, diperlukan upaya kolektif dari berbagai sektor masyarakat untuk dapat mendorong jumlah keterwakilan sesuai dengan amanat undang-undang di lembaga penyelenggara pemilu guna menjamin terciptanya pemilu yang prosedural. kebijakan yang ramah. wanita.

PUSKAPOL LPPSP FISIP UI, dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan mitra pelaksananya, International Foundation for Electoral Systems (IFES), melaksanakan Program Women Leaders 2021.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam manajemen pemilu melalui program pelatihan dan pendampingan untuk berpartisipasi dalam pemilu.
proses seleksi manajemen pemilu.

Ia berharap program tersebut dapat mendorong calon perempuan untuk berpartisipasi dalam proses seleksi penyelenggara untuk memastikan 30 persen perempuan terwakili dalam penyelenggaraan pemilu.

Program ini sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2016 dan telah memberikan banyak manfaat bagi peserta dalam membangun kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengikuti proses seleksi penyelenggara pemilu.

Dua alumni program ini juga terpilih sebagai anggota komisi, yaitu Evi Novida Ginting (KPU RI) dan Ratna Devi Pettalolo (Bawaslu RI). Beberapa alumni lainnya kemudian menjadi penyelenggara pemilukada.

Artikel sebelumyaWapres menegaskan, identifikasi masyarakat termiskin harus akurat.
Artikel berikutnyaBPN memiliki aplikasi bernama LoketKu untuk mempermudah penanganan berkas tanah