Beranda News Tyahjo Hadirkan Catatan Tengah Tahunan Reformasi Birokrasi 2021

Tyahjo Hadirkan Catatan Tengah Tahunan Reformasi Birokrasi 2021

Digitalisasi birokrasi perlu dipersiapkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat tercipta lebih mudah dan cepat dengan perangkat digital.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pemberdayaan Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Thiaggio Cumolo menyampaikan nota reformasi birokrasi pada 2021.

Menteri PANRB dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan reformasi birokrasi masih terus dilakukan di seluruh jajaran pemerintahan, sehingga kualitas birokrasi dapat terus ditingkatkan.

Menurutnya, hal itu dilakukan atas instruksi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin agar reformasi birokrasi yang dilakukan bisa menyentuh inti permasalahan.

“Peningkatan kualitas birokrasi dilakukan dengan dua cara, yaitu: penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi birokrasi. Untuk itu tentunya perlu juga mendukung peningkatan kualitas aparatur sipil negara sebagai sumber daya manusia negara,” kata Menteri Tjahjo.

Thiaggio menjelaskan, salah satu kunci agar birokrasi lebih responsif, cepat melayani, dan cepat mengambil keputusan adalah dengan menyederhanakan birokrasi.

Dalam menciptakan lembaga yang fleksibel dan adaptif ini, perlu juga mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara (SAC) agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran hierarkis.

Semester pertama tahun 2021 telah berlalu. Berbagai capaian reformasi birokrasi juga telah diakui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selama enam bulan terakhir.

Kementerian PANRB menyiapkan dan mengeluarkan kebijakan untuk menyederhanakan birokrasi. Kebijakan yang sedang difinalisasi adalah rancangan peraturan Menteri PANRB tentang mekanisme kerja setelah penyederhanaan struktur organisasi.

Sedangkan regulasi yang dikeluarkan: PermenPANRB No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administratif dengan Jabatan Fungsional dan Permen PANRB No. 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi di Badan Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Penyederhanaan struktur organisasi di pemerintah pusat sudah dilakukan secara maksimal, sedangkan di pemerintah daerah, Kementerian PANRB bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikannya.

Dalam upaya meningkatkan fungsi birokrasi dan menghindari duplikasi tanggung jawab dan fungsi, pemerintah membubarkan lembaga non struktural (LNS). Pada tahun 2020, 14 LNS dibubarkan.

Pembubaran menggabungkan tanggung jawab dan fungsi LNS yang dibubarkan dengan kementerian dan lembaga yang memiliki tanggung jawab dan fungsi yang sama. Dengan demikian, pada periode 2014-2020. 37 LNS telah dilikuidasi dan saat ini 83 LNS masih beroperasi.

Untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan dan digitalisasi birokrasi, tentunya peran ASN sebagai motor penggerak birokrasi tidak luput. Kualitas ASN juga perlu ditingkatkan agar secara paralel dapat membantu meningkatkan kualitas birokrasi dan mampu bersaing di era global dan Revolusi Industri 4.0.

Kementerian PANRB sedang menciptakan ASN yang profesional untuk mendukung terselenggaranya birokrasi kelas dunia pada tahun 2024. Untuk beradaptasi dengan hal tersebut diperlukan perubahan pola pikir dan kepemimpinan ASN.

Arsitektur saat ini modal manusia ASN yang dapat mempercepat transformasi ASN dalam aspek struktural, budaya dan digital sedang dipersiapkan agar dapat beradaptasi dengan kebijakan dan kompetensi serta dapat menerima sistem dan teknologi yang akan digunakan.

“Untuk memulai transformasi, akan ada penyelarasan nilai-nilai inti ASN, atau nilai-nilai utama sebaik merek majikan sebagai proposisi nilai ASN yang akan diluncurkan tahun ini, lanjut Thiaggio.

Kemudian, interaksi dalam pengelolaan SDM aparatur antara Kementerian PANRB, BKN, LAN dan KASN akan diperkuat. Pengembangan jabatan fungsional yang dipadukan dengan penyelesaian mutasi jabatan dan kontekstualisasi rencana strategis untuk mendorong percepatan pengembangan SDM pada tahun 2022-2024 akan terus dilakukan.

Pada tahun 2021, seleksi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) akan berlangsung, sebelumnya ditunda pada tahun 2020 karena pandemi. Selain itu, untuk menjamin kesejahteraan PNS, dilakukan reformasi sistem remunerasi, tunjangan dan tunjangan.

Kementerian PANRB mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP) dan pengembangan Zona Integritas (ZI). Implementasi pelaporan kinerja yang konsisten di seluruh pemerintah pusat dan daerah mencegah pemborosan dan meningkatkan pemanfaatan anggaran.

Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, implementasi SAKIP dan pengembangan unit percontohan ZI, Kementerian PANRB telah menerapkan tiga strategi, yaitu mengontekstualisasikan dan menyempurnakan peta jalan reformasi birokrasi nasional, dan memperkuat bantuan reformasi birokrasi daerah. kelompok, dan memperkuat program penilaian bersama untuk melaksanakan reformasi birokrasi.

Kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat juga menuntut adaptasi birokrasi yang cepat. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus menerapkan sistem e-government (SPBE).

“Digitalisasi birokrasi harus disiapkan agar pelayanan kepada masyarakat lebih mudah dan cepat dengan perangkat digital,” kata Thiaggio.

Artikel sebelumyaKubu Raya Perpanjang Waktu Mikro PPKM
Artikel berikutnyaGejala baru COVID-19 "selamat hipoksia" ditemukan di Bengkayang, Kalimantan Barat