Beranda Hukum Signifikansi Mutasi IPW Kapolres Sumsel – Langkah Tepat

Signifikansi Mutasi IPW Kapolres Sumsel – Langkah Tepat

Jakarta (ANTARA) – Pengawasan Kepolisian Republik Indonesia (IPW) menilai mutasi yang dilakukan Kapolri Jenderal Paul Listio Sigit Prabowo terhadap Kapolda Sumsel Eko Indra Heri tepat, dan berharap dana hibah Rp2 triliun kasus akan diselesaikan.

“IPW menilai pergantian Kapolda Sumsel itu penting agar kasus penggelapan dana hibah Heryanti senilai Rp 2 triliun bisa diselesaikan secara profesional. Sangat lambat,” kata Ketua Presidium IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. .

Sugeng berharap setelah mutasi, kasus sumbangan dana dari Tio putra Akidi itu bisa diselesaikan oleh Kapolres yang baru, Inspektur Jenderal Polisi Tony Harmanto.

Sugeng mengatakan Kapolda Sumsel yang baru Inspektur Tony Harmanto harus memprioritaskan penyelesaian kasus penggelapan dana Rp 2 triliun yang diyakini telah mempermalukan dan mencoreng Polri Institute.

“Oleh karena itu, semua orang yang terlibat dalam hal ini harus bertanggung jawab atas kebohongan dan kekhawatiran Herianti,” katanya.

Mutasi Inspektur Jenderal Polisi Eko Indra Heri dijelaskan dalam telegram bernomor ST/1701/VIII/KEP. Tahun 2021, ditandatangani oleh Wakil Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (sebagai SDM), Irjen Polri Wahyu Vidada. Rabu (25/08). Inspektur Jenderal Eco Indra Heri akan mengambil posisi baru – Kursali Capolri. Kapolda Sumbar digantikan Irjen Teddy Minahasa Putra, sebelumnya Kapolri Sahlijemena.

Paling tidak, kata Sugeng, Kapolda Sumsel yang baru harus bisa mengembalikan citra kepolisian di masyarakat, khususnya di Sumsel. Caranya adalah dengan mencari tersangka di Herianti, seperti terungkap pada 2 Agustus 2021, saat dana tidak bisa dicairkan.

Sejauh ini, Polda Sumsel bungkam soal status hukum Heryanti dan tidak pernah memberi tahu publik apakah Heryanti punya uang atau tidak, kata Sugeng.

“Masyarakat hanya tahu giro Heryanti di Bank Mandiri Palembang tidak cukup untuk menarik dana Rp 2 triliun dari Bank Mandiri, sesuai bilyet giro,” kata Sugeng.

Sugeng menambahkan, perbuatan Heryanti bisa masuk dalam klausul yang bertingkat, yakni pelanggaran pasal 14 UU 1 Tahun 1946 tentang ketentuan hukum pidana, dan pemalsuan surat dalam pasal 263 ayat 1 KUHP.

Selain pemindahan jabatan Inspektur Jenderal Polisi Eko Indra Heri, Kapolri juga memensiunkan atau menaikkan pangkat 15 jenderal dan 92 perwira Polri lainnya.

Artikel sebelumyaTim Baharkam Cek Kesiapan Polda NTB Sambut World Superbike Mandalika
Artikel berikutnyaLIPI bertransformasi dan menjadi lebih inovatif di hari jadinya yang ke-54