Beranda Hukum Sidang Kasus Korupsi Bantuan Sosial Bupati Bandung Barat Minggu Depan

Sidang Kasus Korupsi Bantuan Sosial Bupati Bandung Barat Minggu Depan

Sudah dijadwalkan 18 Agustus 2021.

Bandung (ANTARA) – Pengadilan Negeri (PN) Bandung menyatakan sidang dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (banso) yang menjerat Bupati Bandung Barat Aa Umbar tidak aktif, dimulai pekan depan.

“Ini dijadwalkan 18 Agustus 2021,” kata Panitera Tipikor Muda Pengadilan Negeri (PN) Bandung Juniar di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Perkara Aa Umbar didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor 55/pid.sus-tpk/2021/pn bdg. Kasus Aa Umbar dirujuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (PKT) ke Pengadilan Negeri Bandung pada Senin (8 September).

Selain Aa Umbara, PKT juga menyerahkan berkas Andri Vibawa dan M. Totokh Gunawan bernomor 56/pid.sus-tpk/2021/pn bdg dan 57/pid.sus-tpk/2021/pn bdg.

Menurut Juniar, dua terdakwa lainnya juga diadili pada jadwal yang sama yang ditetapkan untuk terdakwa Aa Umbar.

Dalam pengembangan kasus tersebut, PKC mengklarifikasi bahwa pada Maret 2020 akibat pandemi COVID-19, Pemprov Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk memerangi pandemi COVID-19, dengan melakukan reorientasi anggaran APBD 2020 ke belanja darurat (BTT). .

Kasus tersebut menyangkut Bupati Bandung Barat yang dorman Aa Umbar Sutisna, Andri Vibawa dari pihak swasta/anak dari Aa Umbara dan M. Totokh Gunawan selaku pemilik PT Jagat Dirgantara (JDG) dan CV Sentral Kebun Sayur Kota Lembang (SSGCL).

Diduga dari pembelian tersebut, Aa Umbara menerima uang sekitar Rp 1 miliar yang sumbernya dialokasikan oleh M. Toto dari harga satu set makanan yang ditempel stiker bergambar Aa Umbara. , yang akan didistribusikan di antara populasi. masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Selain itu, Aa Umbara juga diduga menerima tip dari berbagai dinas Pemkab Bandung Barat dan perorangan yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat senilai sekitar Rp 1 miliar.

Artikel sebelumyaPolda Kalteng rutin melakukan vaksinasi ulang
Artikel berikutnyaDirektorat Jenderal Imigrasi sedang membangun TPI di Pulau Nirup