Beranda News Sekelompok penyandang disabilitas mengaku kepada Gus Mukhaimin betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan

Sekelompok penyandang disabilitas mengaku kepada Gus Mukhaimin betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan

Jakarta (ANTARA) – Kelompok Penyandang Disabilitas Maluku Utara Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaymin Iskandar (Gus Muhaymin) soal kesulitan pekerjaan.

Juru bicara Kelompok Disabilitas Maluku Utara Zulfiya, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan, meski mendapat pelatihan khusus, rata-rata perusahaan enggan menerima kelompok disabilitas sebagai karyawan.

Zulfiya menyerahkannya kepada Gus Mukhaymin saat acara berlangsung. Pertunjukan keliling Kebijakan kesejahteraan bertajuk “Gus Muhaiming Mendengarkan” warga Maluku Utara, yang berlangsung secara virtual, Senin.

“Kami lulusan SMA atau SMK, tidak ada yang mau mempekerjakan kami. Alasannya karena kami penyandang disabilitas,” kata Zulfiya.

Tantangan lain yang dihadapi penyandang disabilitas di Maluku Utara terkait dengan kesehatan, kurangnya fasilitas pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas atau sekolah inklusi, dan kurangnya partisipasi dalam pembuatan kebijakan.

“Kami tidak terlibat dalam pengembangan kebijakan, meskipun kami mampu,” katanya.

Selain kelompok difabel, Gus Mukhaymin juga mendapat tanggapan dari perwakilan misionaris yang diwakili oleh Ustadz Jamrud. Ustadz Jamrud mengeluhkan para imam masjid tidak peduli dengan kesejahteraan.

“Para imam masjid butuh kesejahteraan, bagaimana kesejahteraan para imam ini bisa ditingkatkan,” katanya.

Sementara itu, Sholahuddin, juru bicara Dewan Kepabeanan setempat, mengangkat isu akses pendidikan di masa pandemi. Selain itu, dia menyebutkan ada empat kesultanan di Maluku Utara, yaitu kesultanan Ternate, Tidor, Bakan, dan Jailo.

“Banyak masalah sosial dapat diselesaikan dengan cara tradisional. Kami berharap pemerintah pusat berhati-hati agar tidak terkesan bahwa pemerintah daerah bertindak sendiri, tidak berbarengan dengan kesultanan atau tokoh adat. Banyak masalah yang membutuhkan bantuan tokoh adat,” ujarnya.

Menanggapi berbagai keluhan warga Maluku Utara, Gus Muhaimin mengaku siap memperjuangkan hak-hak masyarakat difabel. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas masih berlaku.

Jika selama ini, kata Gus Muhaymin, implementasi di daerah tidak berjalan dengan baik, maka pihaknya akan mendorong dan mengingatkan para pemegang polis agar dapat menerapkan undang-undang tersebut dengan baik.

“Kita pindah dari presiden ke kepala daerah, undang-undang ini sudah dilupakan semua orang. Saatnya untuk dimunculkan kembali agar bisa diimplementasikan dengan baik,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PCB) ini juga siap bekerja untuk kesejahteraan para imam, termasuk masalah pendidikan yang tidak tertangani selama pandemi ini.

“Pendidikan kacau setelah pandemi ini. Saya beberapa kali menelepon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberi perhatian khusus pada tidak efektifnya pendidikan online,” katanya.

Saat ini, menurut Gus Mukhaymin, ada dua keputusan yang diambil, yakni: pemerintah daerah bisa mengambil keputusan secara online atau langsung, mengikuti prosedur yang ketat.

“Kedua APBN didorong untuk turut andil dalam kesemrawutan atau minimnya sarana atau prasarana pendidikan di era pandemi ini,” ujarnya.

Gus Muhaymin juga setuju bahwa perhatian harus diberikan pada kekuatan tradisional masyarakat dengan budayanya yang khas.

“Anggaran negara juga harus memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya masyarakat adat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Perlu sinergi antara potensi adat dengan pemerintah,” ujarnya.

Artikel sebelumyaBamsoet: Perlu penguatan ideologi dan nasionalisme bagi generasi muda
Artikel berikutnyaKasad: Latihan "Perisai Garuda" menerapkan protokol kesehatan yang ketat