Beranda Nusantara Satgas dikerahkan menyeberangi sungai untuk menilai kondisi Citarum.

Satgas dikerahkan menyeberangi sungai untuk menilai kondisi Citarum.

Di bantaran sungai yang semula kumuh, kini banyak berdiri bangunan liar.

Bandung (ANTARA) – Satgas Citarum Harum menyelesaikan penyeberangan sungai untuk menilai dan memastikan kondisi Sungai Citarum saat ini, sedangkan kegiatan penyeberangan sungai dimulai dari area Jembatan Cilampeni atau Sektor 7 dan berakhir di Terowongan Nanjung di Sektor 8, bentangan 8,4 km sekitar satu jam perjalanan.

Mayor Jenderal (Purn) Dedi Kusnadi Tamim selaku Ketua Harian Satgas Citarum dalam keterangan pers kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kamis mengumumkan bahwa perwakilan dinas lingkungan hidup Kabupaten Jawa Barat dan Kabupaten Bandung, Komandan Sektor 7 Kolonel Jephson Marisano, Bidang 8 Komandan Kavaleri Susanto Kolonel Dwi Asmara, BBWS Citarum, pelaku industri melalui PT Gistex, komunitas arung jeram menggunakan empat perahu karet, termasuk katamaran, untuk menyeberangi sungai.

Dedi mengatakan penyeberangan sungai tersebut merupakan hasil kerja sama pentahelix untuk menilai kondisi Sungai Citarum saat ini. Bersama-sama, mereka memantau sungai untuk mencatat keuntungan dan kekurangan yang perlu diperbaiki.

“Dari apa yang saya lihat sebelum Perpres 15/2018 untuk mempercepat penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Sitarum, keadaan Sitarum awalnya sangat kotor. Alhamdulillah ada perubahan. Diantaranya, di sepanjang bantaran sungai yang semula kumuh, kini banyak gubuk (bangunan liar) yang tertata,” kata Dedi.

Selain organisasi, bantaran sungai yang diberi kebebasan untuk ditanami oleh pemerintah juga dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Misalnya, banyak bank ditanami jagung dan juga menjadi kebun buah-buahan.

“Pemerintah punya kelonggaran untuk menaikkan pendapatan, dan masyarakat diberi kesempatan untuk berkebun di pinggir pantai agar pemerintah tidak alot. Silakan gunakan ini sampai mengganggu ekosistem, termasuk saluran air, ”katanya. – kata Dedi.

Menurut Dedi, semua kegiatan di pinggiran berada di bawah kendali sektor yang berwenang. Dedi juga mengatakan tidak ada lagi aliran langsung dari rumah ke sungai.

Di sisi lain, Dedi mengakui masih ada tumpukan sampah yang belum tertangani dengan baik di beberapa titik sepanjang 8,4 km.

Pihaknya langsung berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sebagai instansi yang ditunjuk untuk segera membuang tumpukan sampah di bantaran tersebut.

Apalagi saat musim hujan seperti sekarang ini, sampah di bantaran sungai bisa terbawa arus sungai.

“Ke depan saya dari kelompok sasaran harus berbenah, harus berbenah, terus pantau pengendalian sampah ini. Dan tumpukan sampah ini adalah bagian dari misi DLH kabupaten/kota yang dilalui sungai dan akan mereka perbaiki. “Pemerintah sudah mengembangkan program pengelolaan sampah agar lebih baik lagi,” katanya.

Tak hanya itu, Dedi juga menyaksikan pengoperasian Terowongan Nanjung yang merupakan salah satu infrastruktur yang mempengaruhi pengurangan banjir di kawasan Bandung Selatan.

“Terowongan Nanjung sangat penting untuk melakukan perubahan pada sistem pengelolaan banjir. Misalnya, banjir di Dyeuchkolot biasanya berlangsung selama beberapa hari, tetapi sekarang sudah berkurang. Ini berkat kerja BBWS Citarum,” ujarnya.

Edi Mulyana, Kepala Bagian Pimpinan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Jawa Barat, mengatakan penyeberangan sungai tersebut merupakan bagian dari kajian pengembangan industri yang mereka lakukan bersama pemerintah pusat sebagai bagian dari Program Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Perusahaan atau Good and Good Quality. …

“Kami sedang melaksanakan program pengembangan penegakan hukum khusus untuk industri di bantaran Sungai Tsitarum. Kami telah menetapkan tujuan untuk mengembangkan 300 industri setiap tahun. Oleh karena itu, kami mengikuti prosedur dokumentasi lingkungan untuk mengingatkan para pelaku industri untuk turut serta menjaga lingkungan,” ujarnya. dia berkata.

Edie mencontohkan, misalnya PT Gistex yang saat itu melakukan pemalsuan, mengikuti Peraturan Pemerintah Pusat dan juga Proper dari DLH Jawa Barat.

“Bagi aparat penegak hukum dari waktu ke waktu dilakukan pemeriksaan bantaran sungai, termasuk pertimbangan pengaduan. Pengecekan dilakukan secara bersama-sama dengan pihak daerah dan kota,” ujarnya.

Artikel sebelumyaKLHK: Tutupan hutan Indonesia mencapai 95,6 juta hektar
Artikel berikutnyaPemerintah Kabupaten Solok Selatan mengirimkan tim untuk menyelidiki dugaan kebocoran limbah sawit.