Beranda Nusantara REDD+: Bersama mitra kita bisa melangkah lebih jauh

REDD+: Bersama mitra kita bisa melangkah lebih jauh

Jakarta (ANTARA) – 26 Mei 2010 Indonesia dan Norwegia menandatangani Pernyataan Kehendak (Letter of Intent / LoI) kerjasama pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

Upacara diadakan di Oslo, ibu kota Norwegia, dan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jens Stoltenberg.

LoI enam halaman ditandatangani oleh Erik Solheim, Menteri Lingkungan dan Pembangunan Internasional Kerajaan Norwegia, dan R.M. Marty M. Natalegawa, saat itu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

Tidak mengherankan, 11 tahun kemudian, pada 10 September 2021, Indonesia secara sepihak memutuskan untuk menerapkan Pasal XIII huruf b Undang-Undang Kehendak: “Deklarasi Kehendak ini sewaktu-waktu dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik.”

Memang, Kementerian Luar Negeri di Taman Pejambon mengirim nota diplomatik ke Kedutaan Besar Norwegia di Menara Rajavali di Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi tahu bahwa Indonesia akan menutup LoI.

Alasan utama pemerintah menonaktifkan LoI adalah karena “tidak ada kemajuan nyata dalam memenuhi komitmen pemerintah Norwegia terhadap pembayaran berbasis kinerja. (Pembayaran Kinerja / RBP) untuk merealisasikan pengurangan emisi Indonesia sebesar 11,2 juta ton CO2-eq pada tahun 2016/2017, sebagaimana dikonfirmasi oleh organisasi internasional.” Demikian dilaporkan dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri pada 10 September.

Inti dari LoI adalah kesepakatan Norwegia untuk memberikan hibah tunai kepada Indonesia hingga US$ 1 miliar jika Indonesia berhasil mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan.

moratorium

Pencapaian LoI tersebut didasarkan pada maraton negosiasi Oslo pada 12-13 Mei 2010. Perunding RI adalah Agus Purnomo, pejabat khusus presiden bidang iklim. Lawannya adalah Hans Bratzkar, direktur inisiatif iklim dan kehutanan pemerintah Norwegia. Pertukaran konsesi berlangsung dalam proses negosiasi, dimulai dengan proyek LoI yang dipresentasikan oleh tim RI.

Pihak Norwegia meminta komitmen tambahan. Atas nama Presiden SBY, Agus mengumumkan bahwa Indonesia berencana memberlakukan moratorium izin baru selama dua tahun untuk penggunaan hutan perawan dan lahan gambut. Norwegia telah menerima komitmen ini.

Negosiator Norwegia juga setuju untuk secara eksplisit memasukkan hibah yang dijanjikan sebesar $1 miliar dalam teks LoI. Awalnya, Norwegia ingin menyebutkan jumlah ini hanya secara lisan, khawatir akan diinterogasi oleh DPR.

Jika tidak diikutsertakan, Agus berpendapat, DPR RI juga heran mengapa membuat komitmen tanpa remunerasi yang nyata. Ini adalah buku Pro dan kontra moratorium hutan dan lahan gambut 2012, Agus Purnomo, KKE.

Sepuluh tahun kemudian, pada 21 Mei 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Nurbaya mengumumkan bahwa Indonesia akan menerima USD 56 juta dalam RBP sebagai hibah REDD+ Norwegia pertama.

Dalam pernyataan terpisah di hari yang sama, Duta Besar Norwegia Vegard Kaale mengucapkan selamat kepada pemerintah Indonesia atas hasil positif skema REDD ini.

MRV

Berdasarkan proses verifikasi yang disetujui oleh pemerintah Norwegia, penurunan emisi yang dicapai Indonesia selama periode 2016-2017 sebesar 11,2 juta ton setara CO2. Ini lebih dari yang semula dihitung 4,8 juta ton CO2-eq. Laporan MRV (pengukuran, pelaporan, verifikasi) merupakan inti dari RBP.

Bank Dunia mematok harga US$5 per ton setara CO2. Dengan demikian, hibah ke Indonesia sebesar US$ 56 juta.

Awalnya, dana hibah akan mulai dicairkan pada Juni 2020. Namun hingga September 2021, uang tersebut belum juga dikeluarkan. Dalam hal ini, sebuah catatan diplomatik telah diposting.

Wakil Menteri LHK Alu Dohong mengatakan bahwa pihak Norwegia telah mengajukan persyaratan baru sebelum transfer uang. Wakil menteri mengatakan kepada Jakarta Post bahwa mereka meminta dokumentasi untuk apa uang hibah itu akan digunakan. 13 September.

Mediasi

“Jika pemerintah Norwegia mempersulit pencairan dana, maka komunikasi dua arah dan mediasi adalah cara yang elegan untuk menjaga integritas,” kata seorang pengamat yang akrab dengan skema REDD+.

Jika pemerintah Indonesia belum melengkapi informasi alokasi dana, maka proses pengumpulan informasi dan penyusunan laporan adalah hal yang paling logis dan sederhana.

Perceraian harus dihindari. Hanya dengan bersatu dan berjalan bersama, para penghuni planet Bumi dapat mencegah akumulasi gas rumah kaca di atmosfer agar tidak semakin parah.

Berhasil

Apakah hibah dicairkan atau tidak, Indonesia telah mengambil berbagai langkah REDD+ untuk mengurangi emisi karbon hutan dan perubahan tata guna lahan. Beberapa upaya tersebut adalah:

Pertama, moratorium penerbitan izin pemanfaatan hutan perawan dan lahan gambut. Moratorium ini diperpanjang setiap dua tahun sekali, dimulai dengan Peraturan Presiden No. 10/2011.

Kedua, fatwa Mahkamah Konstitusi 26 Maret 2013, yang mengamandemen UU Kehutanan 1999, mengakui hutan adat sebagai hutan di wilayah adat sekaligus memperkuat kerangka hukum bagi masyarakat hukum adat.

Ketiga, pembentukan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebagai koordinator nasional UNFCCC setelah DNPI, BP REDD+, KLH dan Kementerian Kehutanan dilebur menjadi KLHK pada 26 Januari 2015.

Keempat, menetapkan target pengurangan emisi sebesar 26 persen pada tahun 2030 dan 41 persen dengan bantuan internasional dalam rencana aksi perubahan iklim nasional. (Kontribusi Peruntukan Nasional / NDC).

Panggilan

Namun, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah mempertahankan laju pengurangan deforestasi karena pandemi COVID-19 mendorong komunitas petani untuk mengubah lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit yang menguntungkan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di hutan dan lahan gambut tanpa merusak lingkungan merupakan salah satu manfaat REDD+.

Nilai tambah lainnya untuk REDD+ adalah konservasi hutan yang berharga. (nilai konservasi tinggi / NKT) yang juga melindungi keanekaragaman hayati.

Tantangan lainnya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat hutan, seperti memastikan kepatuhan terhadap FPIC/FPIC (Free Prior and Informed Consent).

FPIC adalah prinsip yang memungkinkan masyarakat adat/lokal untuk menggunakan hak-hak dasar mereka untuk menyatakan setuju atau tidak setuju dengan suatu kegiatan, proyek atau kebijakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bahkan tanpa LoI, Indonesia sudah bisa bekerja. Namun melangkah lebih jauh, Indonesia tampaknya akan berjalan dengan mitra.

Jika Anda ingin berlari cepat, larilah sendiri. Jika Anda ingin pergi jauh, bepergian bersama adalah kunci kesuksesan Anda. Ini adalah kata-kata bijak orang-orang di Afrika.

*) Varif Giajanto Basorie adalah jurnalis senior dan dosen di Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS).

Artikel sebelumyaBintang Acara TV Terlihat Menakjubkan di Karpet Merah Emmy Awards
Artikel berikutnyaPeneliti: Dibutuhkan pengurangan emisi gas rumah kaca yang mendesak dan berskala besar.