Beranda Nusantara Rahmat Vitoelar: Kebijakan iklim harus didasarkan bukan pada politik, tetapi pada sains

Rahmat Vitoelar: Kebijakan iklim harus didasarkan bukan pada politik, tetapi pada sains

Kebijakan iklim ini, yang disepakati di banyak negara, harus didasarkan pada sains, bukan kebijakan.

Jakarta (ANTARA) – Kebijakan iklim seharusnya tidak berbasis kebijakan, tetapi harus menjadi ilmu yang benar-benar paling strategis dan efektif dalam mengatasi perubahan iklim, kata mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rahmat Vitoelar.

“Kebijakan iklim ini, yang disepakati di banyak negara, harus didasarkan pada sains, bukan kebijakan.”Kebijakan dasar sains“Ini yang paling strategis dan efektif,” kata Rahmat saat sosialisasi. Kontribusi Kelompok Kerja I untuk Laporan Penilaian Keenam IPCC “Perubahan Iklim 2021: Dasar-dasar Ilmu Fisika” praktis di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, penjelasan IPCC Sixth Assessment Report (AR6) dari tiga pakar dan peneliti Indonesia yang tergabung dalam Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim PBB menyadarkan semua orang bahwa manusia memiliki tiga tujuan.

“Perubahan iklim, perkembangan dan pemberantasan pandemi COVID-19,” kata Rahmat menjelaskan ketiga kepentingan tersebut.

Namun, menurut dia, dari tiga hal yang paling sulit dilakukan, yaitu: memerangi perubahan iklim atau, khususnya, memitigasi dampaknya.

Penjelasan tentang AR6 IPCC dari peneliti di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang merupakan Wakil Ketua Kelompok Kerja I IPCC, Profesor Edwin Aldrian, Dosen Universitas Sriwijaya yang merupakan penulis utama Bab 11 IPCC AR6 Profesor Ishak Iskandar dan Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menjadi penulis utama Bab 9 IPCC AR6 Dr Intan Suchi Nurhati, kata Rahmat, harus didampingi oleh mereka yang bisa melakukan sesuatu. . memerangi perubahan iklim, terutama pemerintah.

“Memang dari penjelasan laporan itu banyak hal yang bermanfaat bagi kita. Saya ingin melihat secara makro, yang menurutnya peserta seminar ini harus di luar mereka yang terlibat (sosialisasi). Siapa yang bisa melakukan sesuatu, terutama pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Nur Masripatin, Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Perubahan Iklim dan Konvensi Internasional, mengatakan sangat penting untuk menyusun laporan IPCC dengan cara yang mudah dipahami oleh publik.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar diseminasi laporan IPCC terbaru yang sebagian besar dihadiri oleh para ilmuwan dan fungsional kementerian/lembaga tersebut, hendaknya juga ditujukan kepada kelompok lain dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim.

Artikel sebelumyaBP Batam imbau warga hentikan penambangan pasir di dekat waduk
Artikel berikutnyaAnn Avanti dan Deddy Mizvar membagikan 300 ribu kantong makanan