Beranda News Presiden diminta memastikan transparansi pembahasan RUU TPCC dan PPRT.

Presiden diminta memastikan transparansi pembahasan RUU TPCC dan PPRT.

Semarang (ANTARA) – Maju Perempuan Indonesia (MPI) meminta Presiden RI Joko Widodo memastikan partisipasi dan transparansi proses pembahasan RUU Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) di pemerintahan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Semarang, Kamis sore, MPI juga meminta Presiden memberikan dukungan yang sama terhadap RUU PPRT untuk mempercepat pembahasan RUU ini sebagai RUU inisiatif DPR RI, dan pembahasannya akan selesai pada 2019- 2019. periode pemerintahan 2024.

Sebelumnya, menurut aktivis MPI Titi Anggraini, Presiden Jokowi pada 4 Januari 2021 mendukung percepatan pembahasan RUU TPCC.

Menurut anggota Dewan Pertimbangan Niddem ini, dukungan ini merupakan langkah maju dari presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terhadap RUU ini agar pembahasan tidak lagi tertunda.

Terkait hal tersebut, Titi menjelaskan bahwa MPI merupakan jaringan gerakan perempuan yang bertujuan untuk terwujudnya, pemajuan dan perlindungan perempuan dalam ranah politik di Indonesia.

MPI, lanjut Titi, juga meminta pimpinan DPR RI untuk menjadwalkan rapat Badan Pertimbangan (Bamus) DPR RI untuk menjadwalkan RUU TPCC dan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR RI pada rapat paripurna berikutnya pada Januari 2022.

Sebagai bagian dari jaringan masyarakat sipil yang mengawal RUU TPKS dan RUU PPRT, MPI sangat berharap pertemuan Bamus tidak lagi melewatkan RUU PPRT dalam paripurna.

MPI juga meminta para akademisi dan masyarakat sipil untuk terus mengikuti RUU TPKS dan RUU PPRT serta menginformasikan kepada masyarakat luas tentang pentingnya kedua RUU ini dalam mewujudkan masyarakat yang bebas dari diskriminasi dengan alasan apapun.

“Baik RUU TPKS maupun RUU PPRT merupakan wujud nyata kehadiran negara yang menjamin hak setiap orang untuk menghindari diskriminasi sebagaimana dijamin oleh konstitusi, khususnya ayat (2) pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ” dia berkata.

Secara khusus, kata Titi yang juga lulusan sarjana hukum Universitas Indonesia, RUU TPKS juga merupakan implementasi dari jaminan hak atas rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1). UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian juga, lanjutnya, RUU PPRT yang merupakan pemenuhan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam ayat (2) pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Artikel sebelumyaRI sedang membangun mercusuar di Coral Lion Island
Artikel berikutnyaJokowi dan Ibu Negara menikmati pemandangan dari Bukit 360 Mandalika