Beranda Warganet PPKM di Sorong, kecuali ASN-TN-Polri, warga di luar Papua tidak diperbolehkan masuk.

PPKM di Sorong, kecuali ASN-TN-Polri, warga di luar Papua tidak diperbolehkan masuk.

Selama dua pekan terakhir, jumlah pasien COVID-19 di Kota Sorong meningkat signifikan. Usai pertemuan dengan Muspid, dikeluarkan surat edaran PPKM yang berlaku selama 14 hari ke depan.

Sorong (ANTARA) – Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat secara resmi memberlakukan Pembatasan Kegiatan Umum (PPKM), sehingga warga di luar Papua dilarang masuk, kecuali Pegawai Negeri Sipil (ASN), TNI. , dan Polri, dengan tugas dan izin pemerintah.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Walikota Sorong No. 443/552 yang secara resmi diumumkan Walikota Sorong Lambert Jitmaw untuk diterapkan di Sorong, Rabu.

Walikota mengatakan jumlah pasien COVID-19 di Kota Sorong meningkat signifikan selama dua minggu terakhir. Usai pertemuan dengan Muspid, dikeluarkan surat edaran PPKM yang berlaku selama 14 hari ke depan.

“Surat edaran ini tidak jauh berbeda dengan kebijakan 2020 sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dan upaya tersebut diharapkan dapat menekan jumlah kasus COVID-19,” kata Lambert Jitmau.

Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Kota Sorong Herlin Sasabone dalam keterangan terpisah mengatakan, kapal penumpang seperti kapal Pelny dilarang jatuh mulai Rabu (7 Juli hingga 20 Juli 2021), berdasarkan surat edaran Wali Kota. penumpang di kota Sorong, dan hanya dapat menurunkan barang atau logistik.

“Diperbolehkan membawa penumpang dari Sorong ke daerah lain,” katanya.

Selain itu, kata dia, maskapai juga dilarang membawa penumpang yang tidak memiliki KTP Papua dan Papua Barat. Pengecualian adalah ASN, TNI dan Polri yang memenuhi tanggung jawabnya dan mendapat izin masuk dari Satgas Covid-19 Kota Sorong.

Namun, kata dia, ada toleransi bagi masyarakat yang tidak memiliki KTP Papua Barat, namun dalam keadaan darurat karena sakit dan perlu menjalani pengobatan di kota Sorong. Selain itu, mahasiswa dan pelajar terdaftar di Kota Sorong.

“Kami akan mengkaji secara ketat bukti administrasi alasan masuk karena keadaan darurat, kemudian mengeluarkan izin masuk maskapai,” katanya.

Ia menambahkan, ASN, TNI, dan Polri bukanlah KTP Papua Barat yang masuk ke Kota Sorong untuk menjalankan tugasnya dan harus disertai dokumen medis dengan hasil tes PCR negatif.

Begitu juga orang tanpa KTP Papua Barat yang masuk ke Kota Sorong karena keadaan darurat harus disertai dokumen medis dengan hasil tes PCR negatif, kata Herlin Sasabone.

Artikel sebelumyaKompetisi robotika madrasah tingkat nasional digelar Kementerian Agama pada Oktober lalu.
Artikel berikutnyaKapolda Banten awasi booth vaksinasi di kapal feri