Beranda Hukum Polda NTB Akan Laksanakan Kasus Penembakan Brigjen HT

Polda NTB Akan Laksanakan Kasus Penembakan Brigjen HT

… penjahat ini sudah tahu ada benda tajam (peluru) di toko, dia juga tahu ada yang karet. Tapi itu dipisahkan (ada kartrid hidup). Jadi ada niat (membunuh korban)…

Mataram (ANTARA) – Direktorat Jenderal Reserse Kriminal Polres Nusa Tenggar Barat telah melakukan kasus penembakan terhadap Anggota Satuan Polisi Pamong Praja HT oleh rekan sejawatnya, Kapolri Kementerian Kesehatan.

“Penyidikan kasus yang dilakukan penyidik ​​Polres Lombok Timur ini terkait dengan penetapan orang ini (MN) sebagai tersangka. Ini juga harus menentukan unsur pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), ”kata direktur. Bareskrim Polda NTB, Kompol Hari Brata, di Mataram, Rabu.

Namun, menurut hasil awal, jelasnya, tidak ditemukan tanda-tanda pidana yang memperkuat unsur Pasal 340 KUHP Federasi Rusia.

“Jadi kami melihat ada unsur perencanaan. Di sana, yang bersangkutan mengambil senjata dari kantor polisi, kemudian membawanya ke TKP dan melakukan rencana lain yang diilustrasikan, ”kata Brata.

Adanya unsur pembunuhan berencana juga ditemukan dalam aksi MN yang dengan sengaja meninggalkan senapan serbu individu SS-V2 Sabhara bermuatan peluru tajam.

“Jadi, penjahat ini sudah tahu ada (peluru) tajam di toko, dia juga tahu ada karet. Tapi itu dipisahkan (ada peluru hidup). Jadi ada niat (membunuh korban),” ujarnya.

Ini juga konsisten dengan deteksi dua peluru di lokasi penembakan. Bahkan setelah dilakukan otopsi di RS Bhayangkar Mataram, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak di dada kanannya.

“Jadi, dilihat dari hasil otopsi dan TKP, dua peluru tajam mengenai korban ringan,” katanya.

Untuk itu, dia memastikan M.N. sebagai tersangka, memenuhi unsur pidana pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana Juncto, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. “Yang jelas Pasal 340 KUHP tetap unsur pidana,” katanya.

Artikel sebelumyaDLH: Kondisi mangrove di Chilachap membaik.
Artikel berikutnyaPolisi Bukittinggi menyita 9,5 kg ganja dari penjaga dan pelanggar berulang