Beranda Hukum PKT Minta BUMN Ciptakan Generasi Milenial Antikorupsi

PKT Minta BUMN Ciptakan Generasi Milenial Antikorupsi

Tidak mungkin semua menyalahkan PKC, harus ada peran masyarakat dalam membasmi korupsi.

Palembang (ANTARA) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melatih generasi milenial menjadi agen antikorupsi.

Vawan Vardiana, Deputi Bidang Edukasi dan Pelibatan Masyarakat KPK, mengatakan nantinya para pelaku antikorupsi ini akan disertifikasi sebagai ahli dalam membangun integritas di dunia usaha/BUMN.

“KPK tidak bisa disalahkan semuanya, harus ada peran masyarakat dalam memberantas korupsi,” kata Wawan di Palembang, Rabu, usai memberikan kuliah umum pada acara Bimtek Pemberantasan Korupsi. di PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri).

Dalam hal ini, PKC mengajak dunia usaha untuk menekankan komitmen mereka dalam memerangi korupsi.

Panduan teknis ini mengingatkan staf BUMN akan perlunya tindakan nyata untuk memberantas korupsi.

Saat ini, KPK memiliki prinsip panduan, yaitu “Watch, Fight and Report”.

“Jika Anda melihat korupsi, Anda akan melawannya dengan mencegahnya dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Kemudian laporkan. Ada tingkatannya, tapi tidak semua orang berani melawan dan melapor, jadi PKC hadir untuk memberikan bimbingan teknis,” katanya.

Sesuai arahan pimpinan PKC, pemberantasan korupsi dilakukan melalui trisula yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan, dimana ketiga komponen tersebut bekerja secara simultan.

BUMN dan dunia usaha diharapkan berperan aktif karena sektor ini memiliki litigasi PKC paling banyak, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, yang mencapai hingga 50 persen tindak pidana korupsi di tanah air.

Presiden dan CEO PT Pusri Tri Wahyudi Saleh mengatakan Pusri sebagai industri strategis untuk mendukung ketahanan pangan, selalu mengawal proses bisnis perusahaan agar berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Selain itu, juga menekankan pentingnya nilai-nilai kejujuran dalam bekerja, yang juga tergambar dalam nilai-nilai moral Kementerian BUMN.

AHLAK sendiri memiliki singkatan Aman, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptive dan Collaborative.

Dengan nilai-nilai tersebut, AHKLAK Pusri berupaya untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian di dalam perusahaan.

“Pengadaan barang dan jasa di Pusri cukup besar dan rawan. Tapi kami berusaha mencegah korupsi di sini, bahkan dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat, dengan menyediakan saluran untuk pelapor. Tahun ini kami menerima laporan tentang pupuk bersubsidi dan menyelesaikannya,” katanya.

Artikulli paraprakKejagung akan menangani Surya Darmada secara terpisah "dalam ketidakhadiran"
Artikulli tjetërKiat untuk Pendaftaran Merek Dagang yang Berhasil