Beranda Hukum PKC OTT mengajukan gugatan polusi udara kemarin

PKC OTT mengajukan gugatan polusi udara kemarin

Jakarta (ANTARA) – Pemberitaan nasional Kamis (16/9) diwarnai berbagai perkembangan hukum, mulai dari OTT PKC di Kalsel hingga hakim yang mengajukan sebagian gugatan pencemaran udara ke pemerintah.

Berikut lima berita menarik kemarin yang dirangkum ANTARA:

1. PKC menyediakan 345 juta Rs selama OTT di Hulu Sungai Utara.

Komisi Akar Korupsi (KPK) menerima berbagai dokumen dan uang senilai Rp 345 juta dalam Operasi Tahan Tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Rabu (15 September).

Lebih detail di sini

2. Eric Tohir memastikan tidak ada tempat teroris di BUMN.

Menteri Negara BUMN Eric Tohir menegaskan dan meyakinkan bahwa tidak ada tempat bagi radikalisme dan terorisme di dalam BUMN.

Lebih detail di sini

3. Menko Polhukam mengapresiasi kerja sama Polri dan PPATK dalam penanganan tindak pidana pencucian uang.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Mekopolhukam) Mahfoud, M.D. memuji kerja sama antara Bareskrim Polri dan PPATK dalam menyelesaikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap maraknya peredaran obat-obatan terlarang yang merugikan masyarakat dan negara.

Mahfood dalam konferensi pers tindak pidana pencucian uang di Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta Selatan, Kamis, mengatakan keberhasilan penyelesaian TPPU dengan nilai sita Rp531 miliar menjadi pendorong bagi perekonomian Indonesia. masyarakat harus lebih kompak dalam menyelesaikan kasus pencucian uang.

Lebih detail di sini

4. Anggota DPR meminta kejaksaan untuk mengadili para intelektual dalam kasus Asabri.

Komisioner Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut para aktor intelektual dalam mega-skandal kasus dugaan korupsi di PT Asabri.

Lebih detail di sini

5. Hakim mengambil bagian dari tuntutan pencemaran udara terhadap pemerintah.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dalam kasus pencemaran udara, sebagian menguatkan gugatan penggugat terhadap pemerintah pusat dan provinsi DKI.

Ketua Hakim Sayfuddin Zuhri, membacakan putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, mengatakan dia menghukum pemerintah karena menetapkan standar nasional kualitas udara ambien yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem. termasuk kesehatan masyarakat rentan berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lebih detail di sini

Artikel sebelumyaKemarin, Presiden menghadiri Forkopimda sebelum pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat.
Artikel berikutnyaImigrasi mengembalikan seorang warga negara Suriah setelah 5 tahun absen di Bali