Beranda Hukum PKC Minta Saksi Suap PMRP di Banjarnegar Bekerja Sama

PKC Minta Saksi Suap PMRP di Banjarnegar Bekerja Sama

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan, pembelian, atau persewaan Kantor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Banjarnegar. pemerintah kabupaten. Bekerja sama.

“PKC mendorong para saksi untuk bekerja sama dan hadir di hadapan tim investigasi sesuai dengan jadwal panggilan,” kata Pj Juru Bicara PKC Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Ali Fikri menyusul saksi atas nama Moh Rahmaudin, anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, yang mangkir dari pemanggilan penyidik. Namun, PKC kembali menghadapi tantangan tersebut.

“Yang bersangkutan tidak hadir dan langsung dipindahkan,” kata Ali.

Sementara itu, saksi atas nama Khan Pur Dvyatmoko memenuhi agenda KPK pada Rabu (3/11). Hal itu diperiksa tim penyidik ​​di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hana Pur Dvyatmoko diperiksa dan dimintai keterangannya oleh penyidik ​​yang terlibat dalam lelang Bupati Banjarnegara dan dugaan “biaya” permintaan tersangka Budhi Sarvono, Bupati Banjarnegara yang tidak aktif.

Dalam pembangunan gedung tersebut, BPK menyatakan bahwa pada September 2017 lalu, Budhi memerintahkan Kedi untuk menggelar rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan asosiasi jasa gedung di Kabupaten Banjarnegar.

Dalam pertemuan itu, sesuai perintah dan arahan Budhi, disampaikan bahwa paket rancangan kerja akan dilemahkan dengan meningkatkan harga diri (HPS) sebesar 20 persen dari biaya proyek.

Bagi perusahaan yang ingin menerima paket proyek yang bersangkutan, harus menyediakan biaya komitmen sebesar 10 persen dari biaya proyek.

PKC menduga Budhi telah menerima kewajiban membayar berbagai proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara senilai sekitar Rp 2,1 miliar.

Artikel sebelumyaPKT hadir di Maluku untuk menyatukan visi pemberantasan korupsi
Artikel berikutnyaKementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan UU PDP di Indonesia tahun depan bisa disahkan.