Beranda Hukum PKC memanggil empat anggota DNRD Muara Enim

PKC memanggil empat anggota DNRD Muara Enim

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin memanggil empat anggota DNER Kabupaten Moire Enim untuk mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dari Dinas PMP dan pengesahan APBD Kabupaten Moire Enim pada tahun anggaran 2019.

Empat anggota DPRD Kabupaten Moire Enim yakni Kasman, Mardalena, Verra Erika dan Samuder Kelan. Mereka dipanggil sebagai saksi terhadap tersangka anggota DNRD Kabupaten Muara Enim, Ahmad Reo Kusuma (ARC) dan kawan-kawan.

“Hari ini pemeriksaan saksi-saksi korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Tahun 2019 untuk tersangka ARC dan kawan-kawan,” kata Plt. Juru bicara PKC Ali Fikri dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Senin.

Pemeriksaan dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumsel Palembang.

BPK pada Kamis (30 September) mengumumkan 10 anggota DNRD Kabupaten Muara Enim 2019-2023. Sebagai tersangka, yakni Indra Ghani B.S. (IG), Ishak Joharsah (IJ), Ari Yoka Setiadi (AYS), Ahmad Reo Kusuma (ARK). ), Marsito (MS), Mardiansyah (MD), Muhardi (MH), Fitrianzah (FR), Subahan (SB) dan Piardi (PR).

Dalam kasus ini, PKC sebelumnya telah menetapkan enam tersangka.

Lima kasus berkekuatan hukum tetap yakni Roby Octa Fahlefi dari pihak swasta, mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani, mantan Kepala Bidang Pembangunan dan Kepatuhan Jalan (PPK) di kantor PMPR Muara Kabupaten Enim Elfin M.Z. Mukhtar.

Selain itu, mantan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Aries HB dan mantan Plt. Kepala PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi.

Sementara itu, Bupati Muara, Enim Juarsa, saat ini masih menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Palembang.

Dalam pembangunan hull, KPC mengklarifikasi bahwa setelah Robi Okta Fahlevi menerima beberapa proyek di kantor PUPR Muara Enim Regensi pada tahun 2019 dengan total nilai kontrak sekitar Rs 129 miliar, kewajibannya dibagi. pembayaran dengan jumlah yang berbeda disampaikan oleh Robi Octa Fahlevi melalui Elfina M.Z. Mukhtar.

Ahmad Yani menerima uang sekitar Rp 1,8 miliar, Juarsa sekitar Rp 2,8 miliar, dan tersangka Rp 5,6 miliar.

Sedangkan untuk penerimaan tersangka dikeluarkan secara bertahap dengan nominal minimal dari Robi Okta Fahlevi yang masing-masing mulai 50 juta hingga 500 juta rupiah.

Penerimaan uang oleh tersangka sebagai anggota DPRD ditengarai dapat mencegah DPRD ikut campur dalam program pemerintah Kabupaten Moire Enim, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa dari kantor PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019.

Selain itu, uang tersebut diduga digunakan para tersangka untuk mengikuti pemilihan anggota DNRD Muara Enim Regensi saat itu.

Dalam perbuatannya, para tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. perserikatan rahasia Bagian (1) Pasal 55 KUHP Kesatu.

Artikel sebelumyaKementerian Agama Lebak mengoptimalkan pengembangan pondok pesantren untuk mencegah terorisme.
Artikel berikutnyaPKC memanggil Azis Shyamsuddin