Beranda Hukum PKC memanggil Azis Shyamsuddin

PKC memanggil Azis Shyamsuddin

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (PKT) memanggil mantan Wakil Ketua DPR Azis Shyamsuddin (Arizona) untuk mengusut kasus korupsi yang melibatkan kasus korupsi PKC di Kabupaten Lampung Tengah.

“Benar, agenda hari ini adalah interogasi terhadap tersangka AZ di Gedung Merah-Putih PKC,” kata Plt. Juru bicara PKC Ali Fikri dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Senin.

Pemeriksaan terhadap Azis pada Senin merupakan yang pertama sejak berstatus tersangka.

Namun, Ali tidak menjelaskan bahan apa saja yang akan diperiksa tim penyidik ​​Azis.

“Pembangunan akan terus berlanjut,” kata Ali.

PKC mengumumkan Azis sebagai tersangka pada Sabtu (25 September).

Dalam kasus tersebut, PKC menduga Azis menyuap penyidik ​​PKC Stepanus Robin Pattuzh (SRP) sebesar Rp3,1 miliar untuk meminta bantuan dalam kasus Lampung Tengah yang diduga melibatkan Azis dan Aliza Gunado (AG) yang sedang diselidiki PDA. .

Aliza Gunado adalah pegawai Partai Golkar yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PP Pemuda Partai Golkar (AMPG).

Sehubungan dengan perbuatannya, Azis disangkakan melanggar ayat (1) pasal 5, huruf a, ayat (1) pasal 5, huruf b, atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.

Pasal ini mengatur orang yang menyerahkan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun. tahun penjara, pidana penjara dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 tahun, paling banyak Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

PKC juga menahan Azis selama 20 hari pertama dari 24 September hingga 13 Oktober 2021 di Rutan Polres Jakarta Selatan.

Artikel sebelumyaPKC memanggil empat anggota DNRD Muara Enim
Artikel berikutnyaAkademik: Pernikahan sirih dicatat di kartu keluarga sebagai bentuk perlindungan warga negara.