Beranda Hukum PKC Eksekusi Dua Mantan Pejabat Lampung Selatan di Pusat Penahanan Bandarlampung

PKC Eksekusi Dua Mantan Pejabat Lampung Selatan di Pusat Penahanan Bandarlampung

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi dua mantan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan di Rutan Kelas IA Bandarlampung, berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Keduanya adalah mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan, Hermancia Hamidi, dan mantan Kepala Dinas Pengairan Dinas PUPR Lampung Selatan Syahroni. Keduanya divonis bersalah atas kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2016 dan 2017.

Juru bicara PKT Ali Fikri, dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Dormian telah mematuhi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang. Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk tanggal 16 Juni 2021 atas nama terpidana Hermansyah Hamidi pada hari Kamis.

“Dengan menempatkannya di Rutan Kelas IA Negeri Bandar Lampung dengan hukuman 6 tahun penjara, dikurangi masa tahanan yang dia jalani,” kata Ali.

Dikatakannya, Hermansyahu juga dituntut membayar denda 300 juta rupiah dengan syarat jika tidak dibayar akan diganti dengan hukuman penjara 4 bulan.

Selain itu, ada juga kewajiban untuk membayar ganti rugi sebesar Rs 5.050.000.000 selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan setelah keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Jika tidak membayar maka barang tersebut disita dan dilelang oleh kejaksaan untuk menutupi penggantian uang, dengan syarat jika tidak memiliki harta yang cukup maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan” kata Ali. …

Selain itu, menurut dia, putusan Pengadilan Tipikor Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN dieksekusi. Tjk tanggal 16 Juni 2021 atas nama terpidana Syahroni dengan menempatkannya di Rutan Klas I Bandar Lampung dengan hukuman penjara 4 tahun dikurangi masa tahanan yang dijalani.

“Dalam vonis tersebut, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta dengan syarat jika tidak membayar diganti dengan kurungan 3 bulan,” kata Ali.

Syahroni juga harus membayar ganti rugi sebesar Rp35.100.000 paling lambat 1 bulan setelah putusan ini berlaku penuh.

“Kalau tidak bayar, barangnya disita dan dilelang kejaksaan untuk mengganti uang pengganti, asalkan tidak punya harta yang cukup, akan dipidana 6 bulan penjara,” kata Ali.

Kasus tersebut juga menimpa mantan Bupati Lampung Selatan, Zaynudin Hassan. Zainudin divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta ditambah 6 bulan penjara, dan kasus ini juga sudah memiliki hukum tetap.

Hermansya dan Sahroni mendapat perintah dari Zaynudin untuk memungut biaya proyek dari PMP Lampung Selatan sebesar 21 persen dari anggaran proyek.

Artikel sebelumyaPemberangkatan Prajurit TNI Raider ke Papua
Artikel berikutnya104 Warga Jayapura Ditahan Selama Operasi Penuntutan