Beranda Nusantara Perempuan masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan perhutanan sosial

Perempuan masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan perhutanan sosial

Bisakah perempuan mengelola hutan?

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan terus mendorong partisipasi perempuan dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan gender sehingga perempuan pengelola perhutanan sosial dapat menjawab tantangan partisipasi dalam program tersebut.

Dalam diskusi virtual tentang perempuan dan perhutanan sosial yang dipantau di Jakarta, Rabu, peserta perhutanan sosial Purwani dari Kemitraan Hutan Desa Pal 8, Rejang Lebong di Benkulu, mengatakan masih ada keraguan tentang peran perempuan dalam perhutanan sosial dengan sisi masyarakat.

“Masalahnya ada di pihak penduduk desa, mereka berkata: apakah mungkin perempuan mengelola hutan? Karena perempuan dianggap tidak mampu mengelola dan memanfaatkan hutan, dan perempuan juga tidak memiliki pengalaman bekerja di hutan,” kata Purvani.

Untuk meyakinkan keluarga dan warga setempat, Purvani menjelaskan, para perempuan dari kelompok mitra tersebut kemudian bertemu dengan perwakilan perangkat desa, kabupaten, bahkan provinsi.

Kelompok kemitraan yang dipimpin oleh perempuan dari desa Pal 8 itu sendiri, dimulai dengan kesadaran bahwa deforestasi dapat berimplikasi pada perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya.

She Samada dari Kelompok Pengelola Kehutanan Desa Bundoyong, Parigi Motong, Sulawesi Tengah, mengatakan hal yang sama. Menurut Ona, dia bersama 25 anggota kelompok tani lainnya, yang semuanya perempuan, memulai perhutanan sosial untuk melindungi hutan di wilayah mereka yang memberi mereka sumber mata pencaharian.

“Karena, sebagai perempuan, kami khawatir jika kami berada di wilayah tertentu dan tidak tersedia, maka secara otomatis perempuan dan anak-anak tidak akan bisa mendapatkan penghidupan,” katanya.

Dalam kesempatan diskusi yang sama, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Vinarni Monoarf yang membacakan komentar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Nurbay mengatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus mendorong kesetaraan gender dalam program perhutanan sosial, khususnya terkait dengan partisipasi perempuan.

“Komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong akses dan partisipasi perempuan dalam pengelolaan perhutanan sosial sebagian besar tercermin dalam keputusan yang baru saja dikeluarkan, yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021,” kata Vinarni.

Peraturan Menteri LHK tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menekankan bahwa KLHK memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam mengakses pengelolaan perhutanan sosial. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mendukung partisipasi perempuan adat dalam pengelolaan hutan adat, termasuk dalam indikator perhutanan sosial.

Artikel sebelumyaBBKSDA Riau Lepaskan Delapan Kukang di Hutan Lindung
Artikel berikutnyaPLN bantu melestarikan ekosistem cagar alam Sulut