Beranda News Penilaian PD 2021: Pemerintah Terpanggil Lebih Terbuka Terhadap Kritik

Penilaian PD 2021: Pemerintah Terpanggil Lebih Terbuka Terhadap Kritik

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Demokrat dalam scorecard 2021 yang disiarkan di Jakarta, Jumat, mendesak pemerintah lebih terbuka terhadap kritik dan komentar masyarakat.

Bagi Demokrat, kritik dan umpan balik publik membuktikan keterbukaan pemerintah terhadap partisipasi publik.

“Seluruh elemen bangsa ini, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, mengejar tujuan yang sama. Bagaimana bangsa ini bisa segera keluar dari pandemi. Bagaimana agar dampak pandemi ini tidak terlalu kuat dan menimbulkan banyak korban di kalangan masyarakat Indonesia,” kata Gerzaki Mahendra Putra, Juru Bicara GP Partai Demokrat.

Oleh karena itu, pemerintah harus lebih banyak menerima usulan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama di masa pandemi COVID-19.

Guerzaki, dalam komunikasi tertulisnya, memperkirakan dampak pandemi dapat segera ditekan jika pemerintah menanggapi saran dari masyarakat, termasuk akademisi dan kelompok masyarakat sipil.

“Tidak ketika situasi semakin buruk dan mendapat kritik keras dari berbagai pihak, pemerintah hanya akan mendengarkan,” kata Herzaki.

Pada saat yang sama, Partai Demokrat juga berharap pemerintah segera mengambil langkah-langkah yang dapat mencegah penyebaran varian baru COVID-19, yaitu Omicron.

“Jangan menunggu korban berjatuhan dan jangan mengambil langkah tegas,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Demokrat berharap pemerintah tetap memprioritaskan atau fokus pada bidang kesehatan ke depan.

“Jika orang sehat, lebih mudah untuk membangun kembali ekonomi. Seperti yang sudah berulang kali diingatkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia,” ujarnya.

Pada saat yang sama, Partai Demokrat juga meminta pejabat pemerintah untuk tidak ikut campur dalam bisnis terkait perang melawan pandemi COVID-19.

Hal ini karena mengindikasikan adanya konflik kepentingan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

“Pejabat terkait harus menahan diri untuk tidak membeli peralatan dan barang-barang lain yang diperlukan sehubungan dengan pandemi,” katanya.

Ia menegaskan, jika masyarakat berhenti mempercayainya, bisa menghambat pelaksanaan berbagai program pencegahan pandemi.

Artikel sebelumyaKetua DPD berharap Indonesia lebih baik di 2022
Artikel berikutnyaKemarin, Djokovi menjadi sosok paling populer di dua jabatan besar tahun 2021.