Beranda News Pengamat: Plt bisa lebih profesional kalau jadi kepala daerah.

Pengamat: Plt bisa lebih profesional kalau jadi kepala daerah.

Jakarta (ANTARA). Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Seehombing menilai para pelaksana tugas (plt) kepala daerah dapat menjalankan pemerintahan daerah lebih profesional daripada kepala daerah terpilih.

“Plt pejabat ini sebenarnya bisa menjalankan tugasnya lebih profesional karena tidak memiliki utang politik kepada pihak manapun,” kata Emrus, Sabtu, menanggapi pesan ANTARA dari Jakarta.

Ia meyakini kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan umum akan memiliki utang politik kepada berbagai partai politik yang memiliki kepala daerah.

Utang politik cenderung mengkompensasi partai politik yang memegang posisi politik atau kebijakan yang mencerminkan kepentingan partai, kata Emrus.

“Profesionalisme ini adalah kesempatan yang baik. Plt dapat menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi oleh kepala daerah yang digantikannya, dalam arti positif atau negatif,” lanjutnya.

Menurut Emrus, aktingnya Kepala daerah dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan pencapaian apa saja yang telah dicapai pada bab daerah sebelumnya.

Selain itu, Pj kepala daerah juga dapat menunjukkan kekurangan pemerintahan sebelumnya berupa hambatan dalam kebijakan pembangunan, penggunaan dana APBD, dll.

“Agar publik tahu apa yang dilakukan kepala daerah sebelumnya,” kata Emrus.

Di sisi lain, penunjukan PLT juga akan meningkatkan kelancaran komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Emrus, penunjukan penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat menjadi faktor yang memperlancar komunikasi.

“Mereka (kepala daerah incumbent) dapat berkomunikasi lebih lancar dengan pemerintah pusat karena pemerintah pusat tidak perlu upaya tambahan untuk lebih dekat dengan partai politik pendukung,” katanya.

Namun, PLT memiliki kelemahan yaitu tidak dapat mengambil keputusan strategis.

Penjabat kepala daerah hanya dapat melaksanakan program-program yang disusun oleh DPR bersama dengan mantan kepala daerah.

Hal itu diungkapkan Emrus saat menjawab pertanyaan tentang pengangkatan pejabat pemerintah pusat lebih dari 200 orang. kepala daerah, yang akan dimulai pada 2022.

Pengangkatan tersebut merupakan hasil Pilkada Serentak tahun 2024 yang menciptakan kekosongan kepala daerah di 24 provinsi dan 247 kabupaten/kota.

Artikel sebelumyaTenaga kesehatan di Pulau Pelas terus memberikan layanan di lingkungan terbatas.
Artikel berikutnyaBNPB selenggarakan gerakan masker untuk orang Papua