Beranda Warganet Pengamat: Pembatasan Mobilitas Akhir Tahun Diperlukan Untuk Mencegah COVID-19

Pengamat: Pembatasan Mobilitas Akhir Tahun Diperlukan Untuk Mencegah COVID-19

Purwokerto (ANTARA) adalah Pengamat Kebijakan Publik di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Menurut Slamet Rosiadi, pembatasan pergerakan selama liburan terakhir diperlukan untuk mencegah penyebaran kembali kasus COVID-19.

“Perlu adanya pemantauan mobilitas dan berbagai tindakan yang dapat menyebabkan kemacetan,” kata dr. Slamet di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.

Dia mengatakan persyaratan ketat terkait mobilitas masyarakat perlu diberlakukan untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19.

“Apalagi di tengah munculnya varian Omicron, hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran yang luas sebagai sebuah ekspektasi,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, meniadakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tingkat 3 di seluruh wilayah saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 merupakan langkah yang tepat.

“Kebijakan pembatalan PPKM Level 3 harus ada karena pemerintah tidak ingin menggeneralisasi situasi pandemi di setiap daerah,” ujarnya.

Namun, kata dia, pengetatan dan pembatasan mobilitas tetap perlu dilakukan sebagai salah satu upaya penanggulangan COVID-19 selama libur Natal dan Tahun Baru.

“Jika kontrol dilonggarkan, dikhawatirkan akan memicu lonjakan kasus COVID-19. Selain itu, dikhawatirkan kebijakan pembatalan tersebut akan meningkatkan antusiasme masyarakat untuk merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman atau tempat wisata. Situasi ini harus dikendalikan dan tentunya harus disosialisasikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, ia juga menegaskan kembali bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam upaya percepatan vaksinasi terhadap COVID-19 agar hasilnya terus berkembang dan segera mencapai tujuan imunitas masyarakat.

Pemerintah tidak bisa bertindak sendiri untuk mempercepat vaksinasi. Kami membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

“Pemimpin masyarakat, politik, budaya dan bisnis memiliki peran penting dalam mempercepat upaya vaksinasi. Karena tokoh-tokoh tersebut juga memiliki jejaring sosial dan berdampak besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkannya, selain peran masyarakat, program percepatan vaksinasi juga membutuhkan koordinasi antar instansi yang berwenang.

“Dengan meningkatkan koordinasi antar instansi dan melibatkan seluruh pengambil kebijakan, program percepatan vaksinasi akan lebih optimal,” ujarnya *.

Artikel sebelumyaYusuf Kalla mengimbau warga untuk menjaga alam dan tidak membakar hutan
Artikel berikutnyaJalan-jalan di Medan, Zaman Kegelapan Perburuhan