Beranda News Pengamat: Muktamar NU ke-34 23-25 ​​Des Keputusan Wajar

Pengamat: Muktamar NU ke-34 23-25 ​​Des Keputusan Wajar

Jakarta (ANTARA) – Keputusan Pengurus Besar Nahdalatul Ulam (PBNU) untuk mengembalikan jadwal Muktamar NU ke-34 kembali ke rencana semula, 23-25 ​​Desember 2021, merupakan kesepakatan yang wajar, kata komentator politik Universitas Paramadina Ahmad. . Hoirul Umam.

“Jadi, sepertinya kita kembali dari awal. Setiap partai yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP Nahdlatul Ulam mendatang harus siap dengan segala implikasinya, baik dari segi keterbatasan waktu, logistik, jaringan, maupun komunikasi. visi dan misi kepemimpinan,” kata Hoirul Umam dalam keterangannya. Komunikasi tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

Ia juga mengatakan bahwa penjadwalan Muktamar NU ke-34 yang kembali ke rencana semula yang digariskan pada Muktamar NU pada 26 September 2021, merupakan kesepakatan bersama, sehingga tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan.

“Rencana kongres akhir Desember adalah kesepakatan lama yang disahkan oleh semua elemen PBNU, termasuk pendukung Kiai Said Akil dan Kiai Yahya Stakuf,” kata Hoirul Umam, direktur eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs. (INDOSTRATEGIS).

Ketua Umum PBNU K.H. Said Akil Siraj di Jakarta pada Selasa (12/7) mengumumkan bahwa kongres akan diselenggarakan sesuai dengan keputusan Muktamar Besar pada September 2021, yakni 23-25 ​​Desember 2021 di Lampung.

Keputusan tersebut ditandatangani oleh PBNU Rais Aam KH Miftachul Akhyar, PBNU Katib Aam KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU KH Said Akil Siraj dan Sekjen H Ahmad Helmy Faishal Zaini.

Adapun solusinya, Umam meminta penyelenggara menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah klaster penyebaran COVID-19 di lokasi acara.

“Jangan sampai ada pihak tertentu yang menyalahkan PBNU atas potensi klaster pandemi pasca kongres,” kata Umam.

Mencegah penularan infeksi harus menjadi prioritas bagi penyelenggara, katanya.

“Semua ini harus dimitigasi secara memadai sebagai bagian dari upaya PBNU untuk menjaga Makashid Syyariya, terutama yang berkaitan dengan Hifdzul Nafs atau keselamatan umat, yang merupakan prioritas penting dalam menjaga agenda Islam dan Indonesia ke depan,” jelasnya.

Artikel sebelumyaTim peneliti gabungan mengambil sampel babi hutan yang mati mendadak di Agama.
Artikel berikutnyaIIFPG DPR laksanakan bakti sosial jelang Natal dan Tahun Baru 2022