Beranda News Pengacara memuji perhatian Djokowi terhadap peran BPK selama pandemi.

Pengacara memuji perhatian Djokowi terhadap peran BPK selama pandemi.

Jakarta (ANTARA) – Sonenda Retnaningsih, Pakar Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), mengapresiasi dan mendukung penuh fokus Presiden Joko Widodo terhadap peran Badan Pemeriksa Keuangan (SAA) di masa pandemi.

“Presiden memahami bahwa BPK sebagai lembaga pemerintah tertinggi memiliki peran penting dalam mempelajari tata kelola dan tanggung jawab keuangan publik,” kata Sonenda dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Pengumuman ini merupakan reaksi atas pidato kenegaraan yang diberikan Djokovi pada 16 Agustus 2021, menjelang HUT ke-76 Republik Indonesia tentang peran ujian OBRC. Presiden Joko Widodo mengatakan situasi pandemi bukanlah situasi normal dan tidak dapat diuji dengan situasi normal. Yang utama adalah menyelamatkan orang sebagai hukum tertinggi di negara bagian.

Berdasarkan anomali yang terjadi di masa pandemi, Djokovi mengatakan peran audit BPK juga memerlukan beberapa penyesuaian.

Bagi Sonenda, pernyataan Presiden Djokovi menunjukkan bahwa kepala negara memahami ketidaknormalan situasi di tengah pandemi COVID-19. Karena itu, Sonenda setuju dan mendukung presiden.

“Dengan kondisi seperti ini, audit BPK tidak bisa dilakukan karena dalam kondisi normal,” ujar aktivis HAM dari UI.

Hal ini disebabkan karena jika BPK menjalankan tugasnya seolah-olah keadaan negara adalah normal, maka apa yang akan terjadi dapat dikualifikasikan sebagai hal yang bertentangan dengan kondisi nyata yang terjadi.

“Tetapi sebaiknya BPK dan aparat penegak hukum tidak melihat ini sebagai pengecualian, yang biasanya dikualifikasikan oleh undang-undang sebagai alasan,” katanya.

Aparat penegak hukum harus mengikuti instruksi Presiden Jokovi, kata Sonenda. Ia juga mengingatkan pentingnya pernyataan Presiden pada sidang tahunan MPR Senin (16 Agustus) lalu, yang menegaskan bahwa yang terpenting sekarang adalah bagaimana menjamin dan menjamin keselamatan rakyat Indonesia sesuai dengan tuntutan undang-undang. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945…

“Salah satu amanatnya adalah negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini dapat diartikan sebagai kewajiban () untuk melindungi rakyatnya,” kata Sonenda.

Artikel sebelumyaVantannas: Pandemi COVID-19 Ancaman Serius terhadap Stabilitas Nasional
Artikel berikutnyaSaid Akil: NU lahir dengan prinsip Islam moderat dan toleran