Beranda Warganet Pemkot Makassar larang salat Idul Adha di masjid dan ladang

Pemkot Makassar larang salat Idul Adha di masjid dan ladang

Sholat Idul Adha sebaiknya dilakukan di rumah

Makassar (ANTARA). Pemerintah Kota Makassar melarang masyarakat melaksanakan shalat 1442 Hijriah di masjid dan lapangan terbuka, mengingat maraknya kasus COVID-19 di Indonesia, termasuk di Makassar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdan Pomanto di Makassar, Minggu, mengatakan kebijakan pengaturan salat Idul Adha mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 yang membatalkannya.

“Salat Idul Adha harus dilakukan di rumah, dan sebelum kami membuat keputusan ini, kami juga mendiskusikannya dengan para ulama dan, tentu saja, dengan mempertimbangkan politik pusat,” katanya.

Ia mengatakan, perayaan Idul Adha 1442 H yang jatuh pada Selasa 20 Juli 2022 M mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama tersebut.

“Sebelumnya kami berdiskusi dengan Forkopimda bahwa saat ini varian Delta sudah ditemukan di Makassar, sudah ada 12 orang yang dikatakan terkena opsi ini, dalam waktu 5 menit bisa langsung menyebar,” ujarnya.

Danny Pomanto mengatakan, pelarangan tersebut seharusnya bisa menjadi pertanda ledakan distribusi yang lebih besar, sehingga mengeluarkan SK yang membuat warga merasa tidak nyaman saat beribadah, namun tetap mempertimbangkan hal terpenting yakni pengurangan kecepatan transmisi.

Ia juga menegaskan, Kota Makassar yang sebelumnya masuk dalam zona oranye kini kembali masuk zona merah dengan munculnya banyak kasus baru.

Wali Kota meminta warga mengikuti surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 bahwa wilayah kota yang masuk dalam zona oranye dan merah, meski tidak termasuk dalam zona EMPL Darurat, adalah memutuskan. bahwa salat Idul Adha dibatalkan.

Kepala Kementerian Agama Kota Makassar Arsyad A.T. mengatakan, pada prinsipnya partainya dan ormas lainnya saling mendukung, bahwa dalam zonasi PPKM termasuk zona oranye dan merah, penetapan salat id batal.

“Jadi apapun yang dibahas terkait Surat Edaran 16 Menteri Agama itu adalah yang terbaik untuk kebaikan kita bersama,” ujarnya.

Ketua Pondok Pesantren Makassar Immim Ahmad M. Sevang pada dasarnya mengikuti keputusan pemerintah untuk kemaslahatan seluruh ummat.

“Immim selalu mengikuti pemerintah, insyaallah kita akan ikuti jika ada surat edaran, harus tegas, tapi punya landasan dan sosialisasikan atas dasar agama,” jelasnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh ormas-ormas Islam se-Kota Makassar antara lain Ketua MUI, Immim, Kepala Kemenag Makassar, PCNU, Baznas, DMI, Tarbiyah, Wahdah Islamiyah, Wahdah Makassar, Wahda Center dan para pendidik agama lainnya. .

Artikel sebelumyaPolisi Bekasi amankan 10 perjalanan suram dengan pulang kampung
Artikel berikutnyaKasus COVID-19 Harian Capai 44.721 Minggu