Beranda News Pemerintah terbuka untuk membahas RUU Otonomi Khusus Papua.

Pemerintah terbuka untuk membahas RUU Otonomi Khusus Papua.

Keterbukaan pemerintahan semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Carnavian menegaskan pemerintah terbuka untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Pada akhirnya Panitia Otonomi Khusus Papua mengubah 19 pasal, yakni tiga pasal yang diusulkan pemerintah, dan 16 pasal di luar usulan pemerintah. Perluasan tambahan 16 pasal itu menunjukkan bahwa pemerintah terbuka,” kata Tito dalam Rapat Kerja Khusus Otonomi Khusus Papua di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan, pemerintah semula berencana mengubah tiga pasal dalam UU Otsus Papua, yakni pasal 1 tentang ketentuan umum, pasal 34 tentang Dana Khusus Otonomi dan pasal 76 tentang pemekaran daerah.

Menurutnya, ada pembahasan yang produktif dan berkualitas dalam perkembangannya, dimana aspirasi masyarakat Papua, DPR RI dan DPD RI didengar, sehingga akhirnya Pansus Otsus Papua melakukan perubahan 19 pasal. .

“Pembukaan pemerintahan adalah semangat murni untuk meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua, sehingga diharapkan 20 tahun ke depan akan mempercepat pembangunan secara sistematis dan terencana,” katanya. …

Tito mengatakan, amandemen pasal-pasal tersebut mencerminkan penegasan tegas orang asli Papua (OAP), yang merupakan komitmen seluruh elemen bangsa Indonesia.

Menurutnya, kebijakan persetujuan terdiri dari tiga kerangka utama, yaitu pertama, kebijakan positif, yaitu dengan mengadaptasi OAP dengan memberikan kesempatan yang luas di bidang politik.

“Kedua, penegasan di bidang ekonomi dengan meningkatkan dana otonomi khusus Papua dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari dana distribusi umum (DAU) dengan pengelolaan penggunaan yang lebih baik, sebagaimana diatur dalam revisi UU Otsus,” katanya. …

Ketiga, lanjutnya, perbaikan tata kelola yaitu perubahan revisi UU Otsus dengan penekanan pada aspek perbaikan melalui koordinasi dan penguatan pengawasan yang dilakukan oleh DPR, DPD RI, BPK RI dan perguruan tinggi, serta sebagai pembentukan badan khusus di bawah kepemimpinan Presiden …

Artikel sebelumyaKatib Aam PBNU berbicara tentang perdamaian global saat berkunjung ke Amerika Serikat
Artikel berikutnyaFeri Gunsa 8 terbakar di perairan Breach