Beranda News Pemerintah Provinsi Pegunungan Papua memprioritaskan pembentukan tiga OPD.

Pemerintah Provinsi Pegunungan Papua memprioritaskan pembentukan tiga OPD.

Wamena (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Dataran Tinggi Papua memprioritaskan pembentukan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). . ).

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua di Pegunungan Sumule Tumbo, Wamena, Selasa (22/11) mengatakan, ketiga organisasi itu sangat penting bagi provinsi baru itu.

“Kami prioritaskan BPKD untuk pembukaan rekening kas daerah, kemudian Bappeda untuk bagian perencanaan,” kata Sumule.

Rekening kas daerah pemerintah provinsi nantinya akan digunakan untuk menyetorkan penerimaan hibah dari delapan kabupaten yang telah disepakati beberapa waktu lalu.

“Delapan kabupaten yang setuju Benar bersama-sama beberapa waktu lalu untuk digunakan pada tahun 2022 dan 2023,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait BKD, Sumule mengatakan, pembentukan OPD lebih cepat disiapkan untuk memetakan aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, ASN dari sejumlah kabupaten telah ditawari menjadi pegawai pemerintah provinsi.

“Pemetaan ASN akan dilakukan sesuai kemampuan masing-masing,” imbuhnya.

Selain itu, perangkat daerah lain yang juga akan dibentuk adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Kebijakan (Kesbangpol) Pegunungan Papua untuk merumuskan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Provinsi Pegunungan Papua.

“Yang nanti akan merumuskan jumlah anggota DPR Provinsi Pegunungan Papua, jumlah wakil Provinsi Papua Pegunungan yang akan berlangsung di DPR RI, DPD RI, kemudian tentu bironya,” ucapnya .

Dia menambahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Pegunungan Papua 2023 masih masuk dalam mini APBD karena daerah tersebut belum memiliki DPRD.

Adapun jumlahnya, dengan mengacu pada Pasal 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melebihi 1 triliun rupiah untuk setiap daerah otonom baru (DOB),” kata Sumule Tumbo.

Artikulli paraprakKemarin kasus SAMBO sampai ke ASEAN PAC di Kamboja.
Artikulli tjetërJokowi menyaksikan pelantikan Guntur Hamzah sebagai hakim Knesset