Beranda Warganet Pemerintah Kota Surabaya menolak 11.546 tawaran bantuan sosial dari warga

Pemerintah Kota Surabaya menolak 11.546 tawaran bantuan sosial dari warga

Verifikasi lapangan masih berlangsung

Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Kota Surabaya menolak 11.546 tawaran bantuan sosial (banso) dari warga karena setelah dilakukan pemeriksaan warga mendapat bantuan sosial dari instansi pemerintah lainnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M Fixer di Surabaya, Senin, mengatakan, sejak pengajuan proposal bansos pada Agustus 2021, sebanyak 29.284 proposal bansos telah diajukan oleh pemohon melalui aplikasi. …

“Dari total 29.284 proposal bantuan sosial, 6.187 di antaranya diterima. Pada saat yang sama, 11.546 proposal ditolak, dan 11.551 lainnya tidak diverifikasi, ”kata Fixer.

Fixer mengatakan 6.187 tawaran bantuan sosial telah diterima minggu ini. Pemerintah kota saat ini sedang mempersiapkan distribusi paket bantuan.

Sedangkan 11.546 penawaran ditolak, kata Fixer, karena setelah dilakukan pengecekan, warga sebelumnya sudah mendapat bantuan seperti BST (Bantuan Sosial Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dari Kementerian Sosial. Urusan. Del (Kemenos).) Dan sembako dari Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kenapa ditolak? Karena setelah dicek, warga mendapat bantuan sosial. Karena dalam aplikasi bansos juga terkait dengan aplikasi yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah kota. Misalnya, aplikasi bantuan sosial atau update data elektronik,” kata Fixer.

Mantan Kabag Humas Pemkot Surabaya itu mencontohkan, misalnya, seorang warga bernama A tetangganya menawarkan bantuan sosial. Namun, sistem nomor induk kependudukan (NIK) tercatat dalam data penerima dari provinsi, Kementerian Sosial atau pemerintah kota Surabaya. Kemudian secara otomatis sistem di aplikasi Bansos Proposal akan menolak nama tersebut.

“Kalau tawaran ditolak, karena setelah dicek sistem, si A ini mendapat bantuan. Jadi otomatis langsung terjadi,” kata Fixer.

Meski 11.551 proposal yang belum diverifikasi, kata Fixer, saat ini masih dalam proses verifikasi staf lapangan. Artinya verifikasi tidak hanya dilakukan melalui sistem aplikasi Usulan Bansos, tetapi juga dilakukan di lapangan oleh aparat desa dan kelurahan.

“Jadi masih dilakukan pengecekan lapangan oleh teman-teman dari kecamatan dan desa,” ujarnya.

Jika verifikasi sudah dilakukan dan warga memenuhi syarat, maka penawaran akan otomatis diterima. Bahkan, jika warga tersebut berpeluang masuk dalam data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka pekerja sosial (Dinsos) akan melakukan pemeriksaan latar belakang.

“Jika masuk ke dalam data MBR, otomatis akan diusulkan ke Data Komprehensif Jaminan Sosial (DTKS) untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial,” katanya.

Ia juga memastikan, dengan penerapan tawaran bansos, kecil kemungkinan terjadi tawaran ganda. Artinya, sangat sedikit warga yang menerima bantuan ganda. Karena untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KK) di Surabaya, Pemkot sudah memiliki data bantuan sosial seperti apa yang diterimanya.

“Misalnya kalau dia menerima PKH atau BPNT, datanya sudah ada. Atau dia mendapat bantuan JPS (Jaringan Pengaman Sosial) dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, atau CSR dari pemerintah kota yang datanya diberikan,” ujarnya. …

Selain itu, Fixer juga menjelaskan bahwa apabila terjadi permasalahan dalam permohonan Penawaran Bantuan Sosial, maka dapat dinyatakan bahwa pemohon telah salah memasukkan data. Atau bisa juga karena pemohon salah memasukkan Captcha sebagai autentikasi.

“Ketika seseorang mengatakan bahwa mereka tidak dapat menyarankannya, mereka benar-benar tidak mengerti, atau mungkin mereka memasukkan captcha yang salah. Terkadang mereka salah paham,” katanya.

Artikel sebelumyaKilas Nusantara di antara pagi
Artikel berikutnyaQueen of Pop Madonna Membuka MTV VMA 2021