Beranda News Pembatalan Persyaratan Kartu Vaksin Administratif Dapat Meningkatkan COVID-19

Pembatalan Persyaratan Kartu Vaksin Administratif Dapat Meningkatkan COVID-19

Jakarta (ANTARA) – Ahli Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Ivan Ariavan mengatakan jika peta vaksin sebagai syarat administrasi pengendalian COVID-19 dicabut, bisa meningkatkan jumlah kasus COVID-19. kasus di negara tersebut.

“Risiko peningkatan jumlah kasus yang tinggi karena melemahnya aktivitas ekonomi dan sosial,” kata Ivan Ariavan, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal itu sebagai tanggapan atas petisi penolakan kartu vaksin COVID-19 sebagai syarat administrasi masuk mall, yang dibuat di change.org dengan tajuk “cabut kartu vaksin sebagai syarat administrasi”.

Padahal, menurut Ivan Ariavan, pemerintah memiliki tujuan yang baik – menjadikan peta vaksin sebagai persyaratan administrasi. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memahami hal ini sebelum memutuskan untuk mendukung petisi tersebut.

“Aturan penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat memasuki tempat umum dibuat untuk melindungi kita dan keluarga kita dari tertular COVID-19,” kata Ivan.

Masyarakat berhak menentukan apakah akan divaksinasi atau tidak, namun pemerintah juga berhak mengatur kegiatan di tempat-tempat umum untuk menjaga keamanan dan pengendalian COVID-19.

Ia menduga petisi itu muncul dan mendapat dukungan karena sebagian orang merasa mobilitasnya dibatasi oleh persyaratan kartu vaksinasi.

Faktanya, persyaratan vaksinasi dan penggunaan aplikasi PeduliLindung dirancang untuk memungkinkan orang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan sosial dengan aman. Orang yang berisiko tertular atau menularkan dapat dilarang melakukan aktivitas di tempat umum.

Sementara itu, Ahli Pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Devi Rahmavati mengatakan, mungkin masyarakat yang mendukung petisi tersebut tidak memahami fungsi vaksinasi COVID-19. Faktanya, penelitian ilmiah membuktikan bahwa vaksin dapat melindungi seseorang dari tertular COVID-19.

“Data menunjukkan 90 persen orang yang terinfeksi COVID-19 bahkan mengalami hal buruk, salah satunya tidak divaksinasi,” kata Devi.

Maxi Rein Rondonuvu, Direktur Jenderal Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, mengatakan petisi tersebut merupakan keinginan publik.

“Pemerintah akan berusaha membenahi salah satu hal yang disebutkan dalam petisi, yakni masalah kesulitan akses vaksin,” ujarnya.

Artikel sebelumyaKemarin, DPR menuju Kementerian Perkeretaapian 2022 sebelum penguatan LPSK.
Artikel berikutnyaBenamkan diri Anda dalam karya seniman Heri Dono, menghadirkan satir dengan unsur budaya.