Beranda Warganet Pejabat kota berharap pihak swasta membantu PMI COVID-19 dengan tempat tidur karantina

Pejabat kota berharap pihak swasta membantu PMI COVID-19 dengan tempat tidur karantina

Batam (ANTARA) – Pemerintah Kota Batam di Kepulauan Riau berharap pihak swasta dapat membantu pemerintah memenuhi kebutuhan tempat tidur sebagai pusat karantina COVID-19 bagi pekerja migran Indonesia yang baru tiba dari Malaysia dan Singapura.

“Ini akan kita upayakan, siapa tahu ada mitra usaha yang berkontribusi,” kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad di Batam, Rabu.

Dikatakannya, KJRI Johor Bahru mencatat sebanyak 7.000 PMI tercatat kembali ke Tanah Air melalui Batam selama Desember 2021. Kelompok sasaran memperkirakan bahwa rata-rata 200 PMI tiba setiap hari untuk karantina.

Sedangkan sesuai aturan protokol kesehatan, setiap PMI harus menjalani karantina selama 10 hari. Dengan demikian, setidaknya dibutuhkan 2.000 tempat tidur.

Sementara itu, jumlah tempat tidur di tiga apartemen untuk area karantina COVID-19 PMI saat ini sekitar 1.600.

“Masalah dengan tempat tidur. Karena jumlahnya bertambah dari dua menjadi tiga (per nomor),” ujarnya.

Selain mengharapkan bantuan dari pihak swasta, Pemkot Batam juga telah meminta KJRI Johor Bahru untuk mendesak PMI menjalani karantina mandiri Covid-19 di hotel-hotel yang disiapkan Satgas. Dengan demikian, jumlah mereka yang dikarantina di apartemen berkurang.

Ia berharap, kekurangan tempat tidur di Batam menjadi perhatian pemerintah sehingga dapat dicarikan solusi, termasuk menambah jumlah tempat tidur atau mendanai karantina di hotel-hotel.

“Tapi jujur, kami berharap masalah ini bisa diselesaikan. Sesulit apapun Batam, kita semua rekan-rekan dari Vorkopinda siap,” ujarnya.

Wakil walikota mengatakan, Batam sebenarnya dipilih sebagai titik awal PMI karena pemerintah menilai penanganannya relatif sangat baik.

“Itu dipindahkan ke PKC. Makanya Batam dibuka karena pengolahan PMI di Batam tergolong sangat baik,” ujarnya*.

Artikel sebelumyaSAR telusuri empat lokasi mencari korban bencana Semeru
Artikel berikutnyaWamenkumham menyambut baik terjemahan berita acara pembahasan KUHP tersebut.