Beranda News Panitia Ad Hoc DPD GTKH mewajibkan guru honorer berusia 40 tahun ke...

Panitia Ad Hoc DPD GTKH mewajibkan guru honorer berusia 40 tahun ke atas diangkat oleh pejabat pemerintah.

Jakarta (ANTARA) –

Komite Khusus Guru Kehormatan dan Tenaga Kependidikan (GTKH) DPD RI telah meminta Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengangkat guru honorer di atas 40 tahun dengan masa kerja minimal 15 tahun bagi PNS. tanpa lulus ujian.

Tamsil Linrung, Ketua Pansus DPD RI Bidang Guru dan Pendidik Kehormatan, Kamis di Jakarta membacakan rekomendasi pada Sidang Paripurna ke-6 DPD RI untuk sidang kedua tahun percobaan 2021-2022.

“Pernyataan ini penting karena negara mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada mereka yang telah mengabdikan hampir separuh hidupnya untuk mencerdaskan generasi bangsa ini,” kata Tamsil Linrung.

Selain itu, pansus berharap presiden akan mengajukan RUU. desain megah atau cetak biru untuk guru.
Garis besar ini berguna untuk memetakan semua keprihatinan guru Indonesia, termasuk kebutuhan guru, distribusi guru, kemajuan karir, kesejahteraan, dan semuanya dari guru atas ke bawah, dari masalah sinkronisasi data hingga aplikasi lapangan.
“Semua kementerian terkait, organisasi profesi pedagogi, pakar pendidikan dan semua ‘stakeholder’ yang berkepentingan harus dilibatkan dalam menciptakan ‘proyek besar’ ini,” kata senator asal Sulawesi Selatan itu.
Kemudian, kata dia, presiden juga perlu memikirkan aturan yang menjadi landasan hukum bagi guru honorer. Karena pelaksanaan program PPPK tidak serta merta mengikutsertakan semua guru honorer.
“Artinya dalam beberapa tahun ke depan guru honorer akan tetap hadir di daerah ini, dan undang-undang saat ini tidak lagi mengenal istilah guru honorer”, ujarnya.
Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek perlu mengevaluasi dan menyempurnakan pelaksanaan program PPPK dengan menyesuaikan ambang batas yang dinilai terlalu tinggi.
“Presiden dan kementerian terkait harus merevisi peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan guru dan memperjelas status guru honorer menjadi ASN,” ujarnya.

Lebih lanjut, lanjutnya, yang tak kalah penting dalam mengalokasikan 20 persen dana pendidikan dari APBN, harus diprioritaskan untuk kesejahteraan guru.
Panitia ad hoc juga meminta agar pengangkatan guru honorer dan tenaga kependidikan selesai pada tahun 2023. Peran pemerintah daerah dalam pendanaan sertifikasi guru sesuai Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 tentang sertifikasi guru dalam jabatan juga harus ditingkatkan.
“Terakhir, panitia ad hoc merekomendasikan model sertifikasi guru honorer atau guru honorer dikembalikan melalui portofolio atau penilaian kinerja dalam hal penghematan waktu dan biaya,” ujarnya.
Diketahui, Panitia Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan Kehormatan DPD RI dibentuk oleh DPD RI Peduli terhadap status beberapa guru dan tenaga kependidikan di tanah air. Terutama mereka yang masih berstatus pekerja sementara dan memiliki pengalaman kerja yang cukup lama.
Panitia Ad Hoc DPD RI GTKH berharap agar laporan panitia ad hoc ini disetujui sebagai produk DPD RI dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah untuk ditinjau.

Artikel sebelumyaKPC berupaya bekerja sama dengan PAKSI dan API sebagai mitra dalam pencegahan korupsi.
Artikel berikutnyaPCB mengusung tema mempererat persaudaraan dalam perayaan Natal-Baru 2022