Beranda Hukum Pakar: Kemampuan TNI Melawan Ekstremisme Melalui Counter-Hybrid Warfare

Pakar: Kemampuan TNI Melawan Ekstremisme Melalui Counter-Hybrid Warfare

Jakarta (ANTARA) – Margareta Hanita, pakar ketahanan nasional yang juga dosen pada Program Penelitian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia (UI), mengatakan peluang melibatkan TNI dalam memerangi ekstremisme, radikalisme, dan terorisme bisa menjadi peluang. diwujudkan melalui countering. -perang hibrida.

“Peluang partisipasi yang lebih rasional adalah pemanfaatan fungsi pertahanan TNI terhadap perang hibrida,” kata Margareta dalam diskusi virtual peluncuran Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Ekstremisme (RAN PE) yang diselenggarakan School of Strategic and Studi Global Program Penelitian Terorisme (SKSG). UI, Sabtu.

Ia menjelaskan, perang hibrida merupakan strategi yang digunakan dengan menggabungkan perang konvensional, perang non-linier, dan perang siber. Selain itu, kata dia, saat ini ancaman hibrida dalam konteks ekstremisme, radikalisme, dan terorisme sangat faktual dan tidak lagi menjadi ancaman potensial.

“Ancaman hibrida dari ekstremisme, radikalisme, dan terorisme itu nyata,” kata Margareta.

Margareta memberikan penjelasan ini menanggapi kertas kerja Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Ekstremisme (RAN PE), khususnya terkait pelibatan TNI yang sebenarnya cukup menantang.

Selain karena keterlibatan TNI di bidang keamanan nasional ada plus minusnya, dia mengatakan RAN PE bukan aturan yang mengatur keterlibatan TNI dalam penanggulangan ekstremisme, radikalisme atau terorisme, melainkan penertiban oleh institusi sipil.

RAN PE sendiri diatur melalui Keputusan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Ekstremisme Kekerasan Berujung Terorisme yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Djokovi) pada 6 Januari 2021.

Mengenai pihak-pihak yang dapat melakukan kontra-hybrid wars, Margareta menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu: Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS), dinas intelijen di Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). , Pengamanan Perbatasan, Tim Taktis Khusus Anti Teror TNI.

Menurutnya, tiga dimensi TNI saat ini juga disesuaikan untuk memenuhi fungsi perang hibrida.

“Bahkan Angkatan Darat (AD) sudah memiliki Kode Angkatan Darat dan Pusat Cyber ​​(Pussansiad), dan mungkin Angkatan Udara dan Angkatan Laut, saya kira semuanya sudah beradaptasi di sana,” kata Margareta.

Para panelis juga menghadirkan keynote speaker, Deputi Direktur Kerjasama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Andhika Krisnayudhanto dan Wakil Direktur Yurisprudensi TNI Kolonel Chki Made Kantika.

Artikel sebelumyaKoleksi harimau sumatera di Taman Safari Prigen bertambah dua kali lipat.
Artikel berikutnyaMahfood: Tokoh Agama Butuh Dukungan Percepatan Vaksinasi COVID-19