Beranda Hukum Ombudsman menemukan distribusi pupuk bersubsidi di Sumbar tidak merata.

Ombudsman menemukan distribusi pupuk bersubsidi di Sumbar tidak merata.

Padang (ANTARA) – Ombudsman RI menilai distribusi pupuk bersubsidi tidak merata di seluruh Sumbar, sehingga menjadi salah satu keprihatinan dan keluhan petani di provinsi tersebut.

“Kami juga menemukan ketidaksesuaian antara waktu pemberian pupuk bersubsidi dengan musim tanam petani,” kata Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, Jumat di Padang.

Ombudsman RI telah menyelidiki dugaan salah urus pendataan dan pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani Indonesia di Sumatera Barat untuk memeriksa masalah yang dihadapi petani sebagai penerima pupuk bersubsidi, katanya.

Menurut dia, untuk mengkaji persoalan tersebut, pihaknya menggelar audiensi yang melibatkan petani dan kelompok tani, penyuluh pertanian, kios pengecer, distributor selama lima hari yakni 14-18 November 2022 dengan Bank Himbara Kementerian Pertanian. ekonomi Indonesia, sebagai pengatur Program Pupuk Bersubsidi dan PT Pupuk Indonesia sebagai operator.

Yeka mengatakan, pihaknya juga menghadapi ketidakseimbangan biaya produksi dan hasil panen akibat audiensi tersebut, karena biaya produksi lebih tinggi dari hasil yang diterima.

Ombudsman juga menemukan bahwa besarnya tambahan biaya transportasi untuk penyaluran pupuk bersubsidi, khususnya di Kepulauan Mentawai dan beberapa daerah lainnya, membutuhkan tambahan akses selain jalur darat.

Ombudsman kemudian juga menemukan ketidaktransparanan informasi Rencana Akhir Kebutuhan Kelompok (RDKK) di lapangan, khususnya di kios-kios eceran, dan memutuskan masih disajikan dalam bentuk data supply-demand daripada data penyaluran pupuk bersubsidi. .

Selain itu, ketersediaan pupuk NPK bersubsidi juga terbatas sebagai aplikasi dari hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia terhadap keadaan lahan pertanian di Indonesia.

Untuk itu Ombudsman RI melakukan uji coba lapangan untuk memvalidasi data e-RDKK dengan kondisi petani yang sebenarnya.

Pendataan meliputi skema pendataan luas lahan dan penawaran dari penyuluh pertanian kepada petani dan kelompok tani tentang kebutuhan pupuk bersubsidi.

Kemudian, verifikasi data luas lahan di RDCC elektronik mengacu pada keterangan petani, ketua Poktan, verifikasi/pengukuran langsung lahan garapan, dan verifikasi dokumen merujuk pada dokumen terkait kepemilikan lahan untuk ditanami. .

Kemudian dilakukan rekonsiliasi perkiraan kebutuhan dan jumlah pembelian pupuk NPK bersubsidi berdasarkan data e-RDKK dengan keterangan petani, pengelola Poktan, dan konsultan pertanian.

Ia menambahkan, pendataan juga dilakukan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta tes pengumpulan di Banten, Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Selatan dan terakhir Sumatera Barat.

“Mudah-mudahan setelah itu ada solusi atas permasalahan program subsidi pupuk yang diperpanjang ini,” ujarnya.

Artikulli paraprakOmbudsman RI menilai penggunaan kartu tani bersubsidi untuk pupuk dipaksakan.
Artikulli tjetërPolda menemukan kepemilikan lahan ilegal di Hutan Lindung Aceh Besar