Beranda News Nilai-nilai MPR perlu dipahami agar dapat memberikan aturan untuk melindungi PRT

Nilai-nilai MPR perlu dipahami agar dapat memberikan aturan untuk melindungi PRT

Apalagi dalam RUU PPRT, kita berbicara tentang upaya melindungi kedaulatan manusia, yang merupakan bagian dari harga diri bangsa.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat menilai perlu kesepahaman semua pihak untuk menghadirkan produk hukum perlindungan pekerja rumah tangga (PRT).

Ia menilai pihak-pihak yang berbeda pandangan terhadap RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) harus duduk bersama dan berdiskusi bersama bahwa Skema Perlindungan Hak-Hak Dasar bagi Pekerja Rumah Tangga yang merupakan bagian dari Hak Warga Negara akan segera diperkenalkan.

“Harus diupayakan agar semua pihak memahami keberadaan UU PPRT sebagai bagian dari sistem perlindungan pembantu rumah tangga, mencegah masuknya RUU PPRT lebih lanjut dalam Program Legislasi Nasional, tetapi tanpa kejelasan pembahasan lebih lanjut. Lestari Murdiyat mengatakan dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Lestari menanggapi lambatnya perkembangan RUU RMP di DPR.

Menurutnya, negara harus menyediakan perangkat hukum yang memadai dalam hubungan antara pekerja dan majikan di lingkungan domestik sesuai dengan perkembangan zaman.

“Apalagi dalam RUU PPRT, kita berbicara tentang upaya menjaga kedaulatan manusia, yang merupakan bagian dari kebanggaan bangsa,” ujarnya.

Menurut Lestari, dalam semangat itu, semua pihak harus memahami esensi perlindungan PRT sebagai langkah memenuhi amanat yang tertuang dalam ayat 4 UUD 1945, yang mewajibkan negara untuk melindungi setiap warga negara.

Oleh karena itu, ia menghimbau agar pembahasan RUU PPRT tidak ditunda-tunda lagi dalam rangka mendukung nilai-nilai kemanusiaan di nusantara, khususnya pada tahun 2022, RUU ini merupakan salah satu dari 40 RUU yang telah disepakati sebagai prioritas pembahasan.

“Karena UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 saat ini tidak mengatur pembantu rumah tangga (ART) dalam sistem hubungan kerja. Alasannya, majikan pembantu rumah tangga bukan majikan karena bukan badan usaha sebagaimana disyaratkan UU Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Adanya UU PPRT mendorong adanya kepastian bagi PRT yang saat ini masih menghadapi banyak persoalan besar, antara lain kepastian jam kerja, waktu liburan, jaminan kesehatan, upah, dan perlindungan keselamatan kerja, katanya.

Artikulli paraprakGerakan konservasi di Temangunga telah menanam 370.000 bibit pohon.
Artikulli tjetërMantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas Dilantik Sebagai Ketua LKPP