Beranda Warganet MUI Gelar Komisi Ijtim Ulama Fatawa Bahas Khilafah dengan Pindjol

MUI Gelar Komisi Ijtim Ulama Fatawa Bahas Khilafah dengan Pindjol

Dikarenakan pandemi COVID-19, diputuskan untuk mengadakan ijtima di hotel agar manajemen penerapan protokol kesehatan dapat berjalan dengan maksimal.

Jakarta (ANTARA) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menjadi tuan rumah Komisi Fatwa Ijtim Ulam VII se-Indonesia pada Selasa hingga Kamis di Hotel Sultan, Jakarta, dengan berbagai agenda diskusi nasional dan ummat, mulai dari Khilafah hingga online. pinjaman (Pinjol).

“Forum ini akan membahas isu-isu strategis nasional, antara lain dhawabit dan kriteria penodaan agama, jihad dan khilafah dalam NKRI, pedoman pemilu yang lebih baik, peruntukan tanah untuk keadilan dan kemaslahatan, serta masalah perpajakan,” kata Ketua Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh dalam tulisannya di Jakarta, Senin.

Pelaksanaan ijtim ulam kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Budaya ijtima ulama selalu dipraktikkan di pesantren. Terakhir, Ijtim Ulam VI tahun 2018 digelar di Pondok Pesantren Al Falah, Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Tengah.

Namun, karena pandemi COVID-19, diputuskan untuk mengadakan ijtim di hotel untuk memastikan pengelolaan yang optimal dari penerapan protokol kesehatan.

Asrorun yang juga ketua penyelenggara menjelaskan, ijtima komisi fatwa ulama se-Indonesia akan diresmikan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan akan mempertemukan 700 fatwa dari seluruh Indonesia.

Acara diadakan di jl. hibrida, jumlah peserta offline di hotel Sultan Jakarta adalah 250 orang, selebihnya online.

Ijtima yang bertajuk Optimalisasi Fatwa untuk Kebaikan Bangsa ini juga akan membahas fikih kontemporer seperti pernikahan, katanya. on line, Cryptocurrency, bagikan zakat.

“Masalah lain yang sedang dibahas adalah masalah fiqh kontemporer seperti pernikahan. on line, Cryptocurrency, pinjaman on line, transplantasi rahim, zakat perusahaan, penyaluran dana zakat dalam bentuk Kard Hassandan bagikan zakatnya,” ujarnya.

Pada masalah hukum dan legislatif, ijtima akan membahas revisi undang-undang minuman beralkohol, revisi undang-undang perselingkuhan RKUHP, dan revisi aturan manajemen sertifikasi halal.

Artikel sebelumyaPT Pertamina Ampenan berstatus darurat
Artikel berikutnyaPemkab Gresica telah mengerahkan 17 alat berat pengerukan di Cali Lamong