Beranda News MPR: Perlu terobosan pemberantasan kekerasan dalam pendidikan

MPR: Perlu terobosan pemberantasan kekerasan dalam pendidikan

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR Ahmad Basara mengatakan perlu terobosan baru untuk memberantas kekerasan di lingkungan pendidikan nasional.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama harus membuat terobosan baru untuk memberantas kekerasan demi kekerasan di dunia pendidikan nasional kita,” kata Ahmad Basara dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan bahwa tidak ada pembenaran untuk segala bentuk kekerasan dalam pendidikan.

Basara mengungkapkan keprihatinan atas kekerasan demi kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan nasional. Ia kemudian merujuk kasus santri di Pondok Pesantren Gontor yang meninggal dunia akibat dianiaya rekan-rekannya pada akhir Agustus 2022.

Kemudian ada kasus SMAN 9 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dikeluarkan oleh dewan guru karena menendang dan mencabuli seorang guru di sekolahnya. Basara mengaku mendukung penuh keputusan tersebut.

“Berapa lama guru dilecehkan oleh muridnya sendiri? Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan masih belum sesuai dengan dunia pendidikan kita,” ujarnya.

Ia berharap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiy Anwar Makarim dan Menteri Agama (Menag) Yakut Chollil Kumas memberikan perhatian khusus terhadap kekerasan di balik kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan nasional.

“Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 39 UU tersebut menyatakan: “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau lembaga pendidikan berkewajiban menjamin perlindungan guru dalam melaksanakan tugasnya,” jelasnya.

Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan mengatakan keprihatinannya cukup beralasan, mengingat sejumlah aksi kekerasan di bidang pendidikan seolah tak henti-hentinya terjadi, baik yang dilakukan siswa terhadap siswa, guru terhadap siswa. atau siswa kepada guru.

Baitul Muslim, Sekretaris Dewan Pertimbangan PP di Indonesia, mengusulkan untuk meningkatkan pendidikan karakter di kalangan siswa melalui metode pengajaran yang menarik dan bahan bacaan yang representatif.

“Sistem pendidikan nasional yang sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sudah baik karena berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujarnya.

Basara menyarankan agar jajaran Kemendikbud dan Kemenag menghadirkan materi-materi yang mengandung filosofi dan kearifan lokal bangsa Indonesia yang sarat nilai kemanusiaan untuk dijadikan panutan bagi seluruh siswa di Indonesia.

Dua kementerian bisa mengumpulkan contoh cerita yang bagus ini dan kemudian menerbitkannya dengan grafik dan visual yang menarik, katanya.

“Kalau kita memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalamnya akan lebih baik karena metodenya lebih sesuai dengan selera generasi milenial saat ini,” kata Basara.

Dosen Universitas Islam Malang, Jawa Timur, menyarankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama menjalin koordinasi yang efektif dengan Direktorat Jenderal Polri untuk menindak peredaran miras dan narkoba di kalangan pelajar dan remaja, karena ini dapat mendorong mereka. bertindak “barbar”.

“Sekolah harus aktif berkoordinasi dengan Polri dan BNN (Badan Pemberantasan Narkoba Nasional) segera setelah mereka melihat tanda-tanda sekolah mereka terobsesi dengan minuman keras, apalagi menyusup ke jaringan narkoba, jadi jangan takut untuk melaporkan untuk menjaga kualitas. dan masa depan anak bangsa,” ujarnya.

Artikulli paraprakKAI Madiun bermitra dengan Polda Jatim untuk memastikan sinergitas pengamanan aset.
Artikulli tjetërPolisi terus menganiaya anak-anak sekolah yang menghina guru, meski masih di bawah umur.