Beranda Nusantara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan terus membatalkan penerbitan izin kelapa sawit...

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan terus membatalkan penerbitan izin kelapa sawit baru

Meski belum ada Perpres 8 Tahun 2018 atau lanjutannya, kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan tetap membatasi penerbitan izin baru.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kota Nurbay akan terus membatalkan penerbitan izin baru perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan, meski moratorium penerbitan izin berakhir pada 19 September 2021. kata direktur jenderal departemen, perencanaan hutan dan lingkungan. Pengurus (PKTL) Rwanda Agung Sugardiman.

“Meski Perpres 8/2018 berakhir pada 19 September, kami belum tahu diperpanjang atau tidak, tapi tugas yang diberikan Presiden kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berhasil diselesaikan,” katanya dalam pers virtual. konferensi di Jakarta. , Jumat.

“Meski saat ini belum ada Perpres 8 Tahun 2018 atau lanjutannya, namun kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan tetap membatasi penerbitan izin baru,” imbuhnya.

Sebelumnya, Peraturan Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang pembekuan dan evaluasi izin budidaya kelapa sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit, yang dikenal dengan moratorium izin kelapa sawit, berakhir pada 19 September 2021.

Hingga saat ini, belum ada keputusan untuk memperpanjang moratorium penerbitan izin.

Rwanda menjelaskan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Nurbaya cukup berani untuk menangguhkan penerbitan izin baru tersebut, antara lain karena pemerintah telah berkomitmen untuk mencapai net carbon sequestration atau net carbon sequestration untuk sektor kehutanan dan tata guna lahan pada 2030 (FOLU). ).

Dia mengatakan, Peta Indikatif Penghentian Izin Baru (PIPPIB) yang diperbarui masih terus diterbitkan, meskipun moratorium belum diperpanjang sehubungan dengan tujuan untuk mencapai pengambilalihan bersih di sektor FOLU.

“PIPPIB terus memenuhi tujuan Perpres Nomor 8 Tahun 2018, yang erat kaitannya dengan net flow FOLU Indonesia tahun 2030. Dengan demikian, kebijakan ini dilanjutkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujarnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri telah memperbaharui luas PIPPIB periode II tahun 2021 menjadi 66.139.183 hektar, turun dari 66.182.094 hektar yang dilaporkan pada periode pertama tahun ini, kata Rwanda Agung Sugardiman.

Artikel sebelumyaKabupaten Banyuasin Siapkan Dokumen Perlindungan Ekosistem Gambut
Artikel berikutnyaRangkasbitung Banten mengalami hujan lebat disertai angin kencang.