Beranda Nusantara Menteri LHK menegaskan, pemerintah terus mempercepat pengakuan hutan adat.

Menteri LHK menegaskan, pemerintah terus mempercepat pengakuan hutan adat.

Praktik kehutanan tradisional yang melindungi alam

Jakarta (ANTARA) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kota Nurbaya Bakar menegaskan, pemerintah terus mempercepat pengakuan hutan adat, dan sejauh ini hutan konvensional yang merupakan bagian dari perhutanan sosial mencapai 59.442 hektare (ha).

Menurut keterangan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diterima di Jakarta, Senin, hingga Juli 2021, 59.442 ha hutan adat telah ditetapkan sebagai bagian dari perhutanan sosial dengan total 80 unit SK yang mencakup 42.038 KK.

“Selain itu, kawasan hutan indikatif merupakan kawasan yang terlihat jelas masyarakat adatnya, dan jelas kawasan ini sudah tidak layak lagi untuk keperluan lain, sehingga relatif aman. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan pendampingan terhadap masyarakat adat. dalam menyelesaikan masalah ini di pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. Kerja. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mencari bantuan dari para aktivis adat untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini, kami melakukan segala upaya, termasuk masyarakat adat Danau Toba.” Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa kebutuhan sinergi antara Kementerian dan Lembaga Adat (MHA) tidak dapat dipenuhi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja, karena ada aktor, budaya dan kawasan non-hutan. yang berada di bawah otoritas yang berbeda.

Selain itu, perlu dipahami bahwa pemerintah kabupaten/kota berada di garda terdepan dalam upaya melindungi MHA dan kearifan lokalnya melalui upaya identifikasi dan vet MHA di wilayahnya.

“Akses terhadap hutan adat ini akan membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat adat, yaitu penguatan pengelolaan hutan adat berbasis kearifan lokal yang terbukti selama puluhan tahun,” kata City.

Ia menambahkan, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam mendefinisikan hutan konvensional adalah pemahaman bahwa mendefinisikannya tidak berarti mengubah fungsi hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Artinya, definisi hutan adat harus mengarah pada pengelolaan yang baik di tingkat lokal untuk mendukung pembangunan hutan lestari.

“Praktik perhutanan alam yang melindungi alam berkontribusi dalam mengatasi emisi gas rumah kaca, emisi dan sumber global, serta pemutakhiran karakteristik wilayah dan masyarakat adat sebagai wujud kemajemukan negara kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya. …

Terkait perkembangan implementasi perhutanan sosial itu sendiri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa 4.720.474,89 hektar izin perhutanan sosial dikeluarkan pada Juli 2021 dengan total 1.029.223 kepala keluarga di 7212 unit Inggris.

Perhutanan sosial juga merupakan salah satu bentuk pembangunan ekonomi hijau, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI 2021 dan dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Gabungan DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT RI ke-76. Kemerdekaan Hari Ini.

Dengan perhutanan sosial, era kehutanan yang pada masa lalu didominasi oleh eksploitasi kayu, mulai bergerak menuju model ekonomi baru di mana hutan dinilai lebih layak.

Artikel sebelumyaMahasiswa UNM membagikan ratusan pohon untuk memperingati HUT RI
Artikel berikutnyaSejumlah anak muda menyatakan sikapnya terhadap krisis iklim.