Beranda News Menteri Dalam Negeri memperingatkan otoritas lokal terhadap konflik kepentingan.

Menteri Dalam Negeri memperingatkan otoritas lokal terhadap konflik kepentingan.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pejabat pemerintah daerah (Pemda) untuk menghindari konflik kepentingan dalam mengeluarkan kebijakan.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, Kementerian Dalam Negeri mengirimkan surat edaran Nomor 356/4995/SJ tertanggal 14 September 2021 kepada gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Indonesia. Isi surat tersebut melarang dikeluarkannya kebijakan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Surat edaran tersebut bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang tertib, efisien, dan transparan, selain mematuhi peraturan perundang-undangan.

Dalam surat edaran tersebut, pejabat pemerintah yang mungkin memiliki benturan kepentingan dilarang mengambil keputusan dan/atau bertindak berdasarkan kepentingan pribadi dan/atau bisnis, hubungan dengan kerabat dan keluarga, hubungan dengan perwakilan pihak yang terlibat, hubungan dengan kelompok kerja. . dan menerima gaji dari pihak-pihak yang terlibat.

Surat edaran tersebut sebagai pengingat sekaligus mendorong para pejabat dan kepala daerah, terutama yang baru menjabat pasca Pilcada 2020, untuk benar-benar melaksanakan arahan Mendagri.

Surat edaran tersebut juga secara tegas menegaskan bahwa pimpinan daerah dan pejabat pemerintah daerah menghindari meminta, memberi atau menerima sumbangan, hadiah, dan bentuk lain yang mengandung benturan kepentingan dan/atau praktik tindak pidana korupsi dan yang bertentangan dengan isi sumpah dan terkait dengan penyalahgunaan wewenang. kantor.

Surat edaran tersebut juga ditembuskan ke berbagai lembaga pengawasan seperti inspektorat daerah, BPCP, serta kepada aparat penegak hukum seperti Kapolri, ketua BPK hingga jaksa agung.

Artikel sebelumyaPKC Terima 345 Juta Rupee Selama OTT di Hulu Sungai Utara
Artikel berikutnya10 600 "mata" ikuti Kota Semarang online selama 24 jam