Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di wilayah Papua dan Papua Barat membutuhkan kerja sama pemerintah pusat dengan daerah. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan hal itu penting dan krusial terutama untuk menghadirkan titik-titik landbank dalam pembangunan infrastruktur TIK.

“Ini diperlukan agar kecepatan pembangunan infrastruktur berlangsung dengan lancar, sehingga perlu didiskusikan karena Kominfo akan meletakkan titik-titik infrastruktur seperti pembangunan tower-tower, peletakan VSAT dan power supply guna menghasilkan coverage sinyal agar bisa memberikan layanan telekomunikasi kepada masyarakat Papua dan Papua Barat,” tuturnya dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua yang digelar di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Kamis (23/09/2021).

Menkominfo menegaskan pembangunan infrastruktur TIK tidak bisa dibangun hanya dari satu sisi. Oleh karena itu, Menteri Johnny mengharapkan bisa berdiskusi dengan pemerintah daerah, khususnya berkaitan dengan dengan rencana tata provinsi, kota dan kabupaten hingga di tingkat kecamatan, desa atau kelurahan di Papua dan Papua Barat.

“Bukan cuma udara maupun di bawah laut saja, melainkan harus dibangun di darat juga. Oleh karena itu, penggelaran fiber optic, microwave link maupun ground segment untuk satelit dan akses-akses internet tidak bisa dibangun dalam khayalan kita. Karenanya, kami berharap bahwa pemerintah daerah dapat mengambil bagian dalam pembangunan infrastruktur TIK,” harapnya.

Menkominfo menyatakan saat ini BLU Badan Aksesibilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (BAKTI) tengah berupaya melakukan pembangunan infrastruktur TIK di setiap titik layanan terdepan pemerintah untuk mengikis kesenjangan akses telekomunikasi.

“Titik-titik layanan terdepan pemerintah yaitu di desa-desa. Jadi, saya meminta agar Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat juga menyesuaikan pembangunan-pembangunan fasilitas publiknya di wilayah yang tersedia coverage sinyal supaya tetap konsisten dalam rencana pembangunan daerah,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny apabila koordinat lahan itu telah ditetapkan, maka di tempat itu akan dibangun fasilitas infrastrukturnya termasuk tower-tower. Oleh karena itu, Menkominfo mengharapkan penetapan titik pembangunan infrastruktur berada dalam jangkauan layanan serta lokasi layanan publik.

“Karenanya, sinyal coverage maupun teknologi yang dihasilkan terbatas dalam radius tertentu. Untuk BTS 3-4 KM, sedangkan untuk akses internet 100 s.d 200 meter. Jangan sampai nanti sekolah, puskesmas, kantor desa atau layanan publik lainnya dibangun di wilayah yang tidak dalam cakupan. Jika dilakukan di luar jarak itu, maka akan membentuk atau terciptanya daerah blankspot baru,” paparnya.

Menteri Johnny menyatakan pembangunan infrastruktur TIK yang dilakukan di dalam ruang coverage sinyal, maka akan memberikan optimalisasi bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan tata ruang wilayahnya terkoordinasi dengan baik.

“Ini penting sekali untuk dilakukan koordinasinya. Saya mohon jangan bangun kantor desa, puskesmas, sekolah, di luar cakupan yang tidak tersedia karena tidak ada sinyal. Jadi tidak heran saya kalau ada kepala desa, guru dan siswanya naik gunung atau pergi ke jembatan cari sinyal karena sekolahnya tidak dibangun di dalam coverage sinyal itu sendiri. Mari kita bangun di wilayah coverage sinyal agar tidak ada lagi blankspot dan jika sudah dibangun di landbank-nya, jangan ada vandalism (perusakan) di situ karena untuk membangunnya menggunakan uang rakyat,” pintanya.

Lebih dari 4.000 BTS 4G di Papua dan Papua Barat

Direktur Utama Badan Aksesibitas Telekomunikasi dan Informasi, Anang Latief memaparkan Kementerian Kominfo telah membangun Base Transceiver Station (BTS) 4G di 213 lokasi di Papua pada kurun waktu 2015 s.d 2020.

“BAKTI juga masih akan membangun 4.380 BTS 4G di Papua hingga 2022 untuk memastikan tidak ada satupun masyarakat di Papua ada yang tertinggal untuk bisa menikmati sebuah proses transformasi digital yang tentu manfaatnya sangat terasa ketika Covid-19., no one left behind,” jelasnya.

Lebih dari 4.000 BTS 4G di Papua dan Papua Barat

Dirut Anang menyatakan BAKTI Kominfo telah membangun BTS 4G di 244 lokasi di Papua Barat pada tahun 2015 s.d. 2020 dan masih akan ada 824 lagi hingga tahun depan. Menurutnya, BAKTI sudah menggelar akses internet gratis di 373 titik layanan publik di 12 kota dan kabupaten di Papua Barat. Jumlah tersebut akan bertambah 211 titik hingga akhir tahun ini.

“Hampir mencapai 8 ribu tower, 65% nya ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Inilah target yang akan kami kejar dan sekarang pembangunannya sudah berjalan. Tentunya berkoordinasi dengan Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten sehingga aktivitas mitra-mitra kami dalam menyelenggarakan pembangunan konstruksi ini tentunya bisa dilakukan secara tepat waktu dengan dukungan-dukungan dari pemda setempat agar keberlangsungan ini bisa berjalan secara aman,” tuturnya.

Tidak hanya membangun BTS 4G, Dirut BAKTI Kominfo menyatakan telah menyediakan layanan akses wifi internet untuk pelayanan publik seperti di sekolah, kantor pemerintahan, dan Puskesmas.

“Hingga kini, di wilayah Papua sebelah kanan sudah mendapatkan lebih dari 1.200 titik layanan publik mendapatkan wi-fi secara gratis untuk mendukung kegiatan aktivitas masyarakat di lokasi-lokasi tersebut,” jelasnya.

Di tahun 2021 ini, khusus di Papua, sudah ada lebih dari 1.882 titik akses wifi layanan publik yang disiapkan BAKTI Kominfo.

“Tentunya ini membutuhkan dukungan dari para pihak pemda, pemprov dan rekan-rekan TNI-Polri untuk penyelenggaraan dukungan terhadap masyarakat setempat. Demikian kami sampaikan, semoga ini menjadi upaya kami dari Pemerintah Pusat bagaimana concern terhadap Papua kini menjadi utama bagi kami,” papar Dirut Anang Latief.

Hadir dalam pertemuan itu antara lain Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Direktur Layanan Aplikasi Pemerintah Ditjen Aplikasi Informatika Bambang Dwi Anggono, Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Aju Widyasari, Plt Sekda Papua Ridwan Rumasukun, Dirut PT. Telkom Indonesia Ririek Adriansyah, Dirut PT. Telkomsel Hendri Mulya Syam, Sekjen KONI Pusat Ade Lukman, Wakil Ketua Harian PB PON Papua Yusuf Yambe Yabdi, serta perwakilan dari TNI dan Polri Papua. *

Artikel sebelumyaKisah Enam Musisi Mengunjungi Empat Kota di Jalan Kolaborasi Menuju Persatuan
Artikel berikutnyaBKSD Yogyakarta bekerja sama dengan Badui dalam menangkap monyet di Gunung Kidul