Beranda Warganet Menko PMK: Pemberian bantuan sosial paling lambat minggu kedua Juli 2021.

Menko PMK: Pemberian bantuan sosial paling lambat minggu kedua Juli 2021.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendi mengatakan penyaluran bansos sebagai upaya mengantisipasi dampak darurat PPKM akan disalurkan paling lambat minggu kedua Juli 2021.

“Mudah-mudahan minggu kedua Juli ini bantuan sosial sudah disalurkan ke seluruh pelosok tanah air kepada keluarga yang membutuhkan,” kata Muhajir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Darurat (PPKM) di Jawa dan Bali mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021, yang bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19.

Percepatan penyaluran bansos merupakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah dua digit, seperti sebelum pandemi, untuk menghadapi Sussen pada September 2021.

Menko PMK berkoordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga terkait percepatan, sekaligus memastikan alokasi bansos sesuai target.

Bantuan sosial yang akan disalurkan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) yang menargetkan 10 juta keluarga penerima (KPM), Program Sembako 18,8 juta KPM, dan Perluasan Bantuan Sosial Tunai (BST) Mei-Juni 2021 sebesar 10 juta. KPM.

“Tujuannya untuk sinkronisasi agar bansos bisa tersalurkan secepat mungkin dan cakupannya benar-benar sesuai dengan tujuan. Yang terpenting bansos bisa membantu masyarakat yang paling terdampak, yakni mereka yang berada di lapisan terbawah. yang akan dirilis nanti,” ujarnya.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan dalam pertemuan itu bahwa setelah penyempurnaan Data Jaminan Sosial Komprehensif (DTKS), pelaksanaan penyaluran bansos PKH dan bantuan nontunai BPNT berjumlah 32.953.559 KK per orang.

Namun, saat ini terdapat 3.614.355 data KPM di Himbara yang tidak dapat disebarluaskan, antara lain kegagalan Burekol karena data yang anomali dan tidak lengkap. Data anomali adalah data yang sesuai dengan Dukcapil, tetapi tidak dapat dibuka di bank karena beberapa alasan, misalnya nama yang tidak sesuai dengan format, dan sebagainya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak ada masalah dengan anggaran bansos BST. Namun, dia meminta Menteri Sosial menulis surat terkait usulan anggaran perpanjangan alokasi BST Mei-Juni 2021.

“Saya minta ini segera dikirim agar Juli tahun ini bisa didistribusikan dua bulan setelah BST dialokasikan. Pasti sangat bermanfaat. Untuk pendistribusian kepada mereka yang datanya mirip (sekitar 70 persen) dan datanya tidak lengkap, Mensos bisa menyurati Himbara untuk diselesaikan,” kata Menkeu.

Sementara itu, terkait penyaluran BLT yang diterima dari dana desa, Menko PMK meminta agar segera disetorkan ke perusahaan KPM 5 juta yang datanya sudah tersedia. Menerapkan kuota hingga 8 juta KPM sehingga dapat segera dilakukan peninjauan kembali penggunaan dana desa sehingga warga yang terdampak pandemi dapat menerima bantuan.

Artikel sebelumyaBNNP Sulawesi Tenggara Tangkap Pelaku dari Jaringan Lapas
Artikel berikutnyaKejaksaan Agung Sumut Menggeledah Kantor PDAM Tirta Lihu Simalungun