Beranda Warganet Mendalami Kebijakan Penyuluhan PPKM

Mendalami Kebijakan Penyuluhan PPKM

Surabaya (ANTARA) – Saat ditanya apakah pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), jawabannya diberikan. Setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan pada Selasa malam (7/7) perpanjangan kebijakan hingga 25 Juli dan pembukaan kembali secara bertahap mulai 26 Juli 2021.

Tentu jawaban ini melengkapi kontroversi berbagai sumber yang sebelumnya mengemukakan pendapat tentang apakah pemekaran PPKM dilakukan.

Kontroversi yang muncul sebelum keputusan tersebut sangat beragam, namun jika dilihat secara luas, pendapat terbagi menjadi dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif dari pemekaran PPKM.

Sisi positifnya, para pengamat berusaha menjaga perspektif sosial dan kemanusiaan, mengingat tren peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 yang terus meningkat, mencapai angka tertinggi di Asia Tenggara bahkan memecahkan rekor yang sebelumnya dibuat oleh India.

Di sisi negatif, pengamat melihat perekonomian terus turun, bahkan kekuatan ekonomi terendah yang selama ini menjadi andalan Indonesia, UMKM juga menderita akibat tersumbatnya sejumlah jalan utama di wilayah tersebut.

Ketua Kamar Dagang (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto mengaku pihaknya banyak menerima keluhan dari berbagai sektor perekonomian akibat dampak PPKM seperti UMKM dan pengusaha ekspor-impor.

Beberapa UMKM hanya bisa menjual setengah dari yang biasa mereka lakukan, misalnya pedagang kaki lima menjual soto yang biasanya rata-rata menjual 200 hingga 300 porsi per hari, sedangkan PPKM hanya bisa menjual 100 porsi karena waktu penjualan dibatasi hingga pukul 20.00 WIB.

Ada juga penjual kue yang bisa menjual sekitar 150 biji per hari di hari biasa, tapi karena PPKM hanya bisa menjual 76 biji per hari.

Di sektor ekspor-impor, salah satu pengusaha peti kemas, Tommy Kaihatu, mengaku akses ekspornya menghadapi dua kendala sekaligus, yakni karena akses jalan yang ditutup PPKM, dan akses jalan yang ditutup PPKM. turunsistem kepabeanan.

Dia mencontohkan saat mengantarkan kargo dari Sidoarjo dengan truk kontainer menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, yang dihadang akibat penyumbatan jalan.

“Walaupun saat itu peti kemas kami bisa melewati jalan akses yang ditutup karena barang kebutuhan pokok kami, kami tetap harus melobi atasan petugas, karena petugas di lapangan tidak mengerti,” dia berkata.

Tommy yang juga Wakil Ketua Bidang Perdagangan Internasional dan Promosi Eksternal KADIN Jatim berharap keputusan perluasan PPKM ini bisa diimplementasikan dengan baik oleh para ahli lapangan sehingga niat baik untuk memerangi COVID-19 bisa lebih terwujud. daripada menjadi hambatan ekonomi.

Ketua Pusat Data I.bahasa Indonesia Asosiasi Nasional Pemilik Kapal (INSA) Surabaya Stephen H. Lasavengen.

Menurut Stephen, para pengusaha pada umumnya mendukung penuh dan selalu mematuhi kebijakan pemekaran PPKM untuk memutus mata rantai COVID-19, namun pelaksanaan di daerah seringkali tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

“Kalau jalan ditutup akan sangat sulit, karena partisipasi sumber daya manusia di semua sektor sangat dominan, termasuk di sektor utama. Otomatis, karyawan yang seharusnya bekerja tidak bisa pergi ke kantor atau pabrik dan akhirnya memutuskan untuk tetap di rumah,” ujarnya.

Dia menegaskan, penutupan jalan sesuai aturan mitigasi untuk sektor kritis ini tidak sinkron. Ia mengaku tidak berperilaku tidak patuh dan tidak hormat, tetapi aturan harus diterapkan sesuai dengan semangat PPKM, misalnya tanpa pembatasan untuk perusahaan logistik dan pelayaran, termasuk industri yang termasuk dalam kategori ini.

Sisi manusia

Keluhan dari berbagai sektor terkait implementasi lokal juga terdengar langsung dari orang nomor satu di Pemprov Jatim, Gubernur Hofifa Indar Paravanza.

Terakhir, Hofifa menginstruksikan kepada seluruh jajaran Satpol PP di daerah untuk mengutamakan sisi empati dalam mengawal pelaksanaan PPKM.

“Kepada seluruh pegawai Satpol PP di Jatim saya perintahkan agar tetap manusiawi dan berperikemanusiaan di bawah pengawasan PPKM,” kata Hofifa dalam postingan yang diunggah ke akun Instagram pribadinya @khofifah.ip.

Ia meminta kepada staf Satpol PP Jatim untuk mengambil pendekatan yang baik dan tetap tegas, namun tidak arogan dan terlalu berpihak kepada masyarakat.

Di akhir jabatannya, mantan menteri sosial itu juga mendoakan agar seluruh masyarakat selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT.

“Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan melindungi kita semua,” tulis gubernur perempuan pertama Jawa Timur itu.

Andri Arianto, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri (UIN), Sunan Ampel Surabaya, mengatakan pemerintah harus lebih memperhatikan kebijakan COVID-19 untuk menghindari gesekan dan kesalahpahaman.

Ia melihat masih ada kesan bahwa warga hanya menjadi objek dari kebijakan yang dikeluarkan, meski masyarakat juga harus dilibatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Selain itu, kerja sama antar pemerintah daerah dalam memerangi pandemi dan peran serta masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, termasuk kepatuhan terhadap aturan pelaksanaan PPKM, sangat dibutuhkan.

Apapun kontroversinya sekarang, sudah saatnya seluruh putra putri bangsa bersatu padu dan saling berpegangan untuk mengintensifkan momen pandemi ini bersama-sama.

Hal ini mengingatkan kita pada kata-kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indravati saat Rapat Ilmiah Tahunan Nasional Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Vidyaswar Indonesia yang mengatakan bahwa kemanusiaan itu penting, ekonomi juga penting karena keduanya berkaitan dengan manusia. Seseorang dapat mengancam nyawa orang karena penyakit, tidak menutup kemungkinan mengancam nyawa orang karena kondisi ekonomi pendapatannya.

Artikel sebelumyaCCP Hubungi Wakil Direktur PT Adonar Propertindo untuk Kasus Munjul Land Land
Artikel berikutnyaPKC Memanggil Mantan Penyidik ​​Robin untuk Walikota Tanjungbalai