Beranda Hukum Mantan Wakil Gubernur Bali dibebaskan pada 17 Agustus di Lapas Kerobokan.

Mantan Wakil Gubernur Bali dibebaskan pada 17 Agustus di Lapas Kerobokan.

Denpasar (ANTARA) – Mantan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta yang sebelumnya terpidana kasus penipuan dan pencucian uang PT Maspion Group dengan kerugian Rp 150 miliar, mendapat remisi pada 17 Agustus bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-76. …

“Ya (Ketut Sudikerta) mendapat remisi umum, tiga bulan,” kata Wayan Arya Budiartavan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Pembinaan Pelajar Narapidana dan Pelajar, saat dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Selasa.
Ia mengatakan, narapidana I Ketut Sudikerta yang menjalani hukumannya di Lapas Kelas IIA Kerobokan, mendapat remisi umum pada 17 Agustus dengan hukuman enam tahun, dan pada tahun kedua tiga bulan.
Pemberian remisi diberikan karena mantan wakil gubernur Bali itu memenuhi syarat sebagai penerima remisi.

“Karena memenuhi syarat sesuai Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018,” ujarnya.
Sebelumnya diketahui, Yi Ketut Sudikerta didakwa melakukan penipuan dan pencucian uang terhadap PT Maspion Group dengan kerugian Rp 150 miliar. Saat itu, dia divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar, dengan tambahan hukuman empat bulan penjara.
Putusan ini pun langsung diajukan banding oleh Sudikert, dan hukumannya dikurangi menjadi 6 tahun, denda Rp 500 juta dengan tambahan hukuman tiga bulan penjara. Penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan kasasi tersebut, namun putusan Mahkamah Agung menolak kasasi dari jaksa.
Kasus Sudikerta bermula pada Mei 2011, saat pihaknya terlibat dalam penerbitan sertifikat penjualan dua bidang tanah di Jimbaran, Badung.

Yang pertama adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5048 dengan luas 38.650 meter persegi yang disebut Pura Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu. Dua tanah dengan SHM No. 16249 seluas 3.300 meter persegi atas nama I. Wayan Suvandi, kemudian menjadi wakil I. Wayan.
Pada Desember 2013, Ketut Sudikerta dan Alim Markus, yang juga pemilik Grup Maspion, menandatangani perjanjian kerjasama atas nama PT Marindo Investama.
Namun, pada Oktober 2014, Alim Markus diberitahu tentang pemblokiran sertifikat hak milik PT Marindo Gemilang, karena sertifikat tanah untuk bangunan itu ditemukan palsu sebagai akibat dari perjanjian.
Menyusul kejadian ini, Sudikert dilaporkan ke Polda Bali atas kasus penipuan dan pencucian uang.

Artikel sebelumyaBMKG mengingatkan, dalam 3 hari ke depan di Aceh kemungkinan terjadi gelombang hingga 4 meter.
Artikel berikutnyaPemerintah Kabupaten Aceh Barat: Kasus Pengibaran Bendera Secara Tidak Sengaja