Beranda Hukum MAKI Perkenalkan Saksi Fakta Untuk Membuktikan BLBI Membahayakan Rakyat

MAKI Perkenalkan Saksi Fakta Untuk Membuktikan BLBI Membahayakan Rakyat

Jakarta (ANTARA) – Masyarakat Pemberantas Korupsi (MAKI) menghadirkan dua petambak udang Lampung sebagai saksi dalam sidang praperadilan BLBI-BDNI SP3 Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim yang diterbitkan KPK.

Sidang gugatan lanjutan berlangsung di tujuh ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, di mana sidang pembuktian, saksi dan ahli dari pihak pemohon dalam kasus MAKI ini dijadwalkan. Dua saksi atas fakta tersebut, yakni Lukman B.M. Akip dan Solikhin, petambak udang dari Bumi Dipasen Sejahter, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Dalam sidang tersebut, dua saksi menjawab pertanyaan dari pemohon (MAKI), terdakwa (PKC) dan hakim.

Koordinator MAKI Bonjamin Saiman mengatakan, dua saksi sebenarnya yang dihadirkan di persidangan diminta menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi bersama ketua BPPN dalam memenuhi kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional. Indonesia (BDNI) sebagai Obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BI). BLBI) dihadapan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dilakukan oleh tersangka Syamsul Nursalim dan Ijikh Syamsul Nursalim pada tahun 2019 di Polres Lampung.

Kedua saksi mengalami kerugian dalam kasus BLBI. Hingga saat ini, keduanya tetap menjadi debitur bersih dan tidak bisa lagi mengajukan pinjaman ke bank.

Sementara itu, PKC kembali memeriksa kesaksian dua saksi yang sebenarnya.

Selain menghadirkan saksi fakta, MAKI juga menghadirkan Dr. Firman Vijaya, dosen Universitas Krishnadvipayana, sebagai saksi ahli.

Seusai sidang, Bonjamin mengatakan, kehadiran dua saksi fakta ini seharusnya secara formal membuktikan bahwa kasus BLBI merugikan bukan hanya negara, tapi juga rakyat.

“Saya bisa membuktikan bahwa ada kerugian tidak hanya di negara, tetapi juga di antara orang-orang,” kata Bonjamin.

Sementara itu, saksi ahli yang dihadirkan menjawab pertanyaan PKC yang mempertanyakan kemampuan hukum MAKI untuk mengajukan praperadilan SP3 BLBI.

Dalam sidang sebelumnya pada Selasa (21/6), tim hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggugat posisi MAKI yang telah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

MAKI dianggap sebagai pihak ketiga yang berkepentingan karena MAKI bukanlah tersangka, saudara atau penasehat hukum tersangka. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memiliki klasifikasi yang membatasi pihak ketiga.

Organisasi masyarakat sipil yang dapat memanfaatkan upaya pemulihan tersebut harus memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh menteri dan berlaku pada saat pendaftaran perkara dan pelaksanaan persidangan.

Sidang gugatan praperadilan ini berlanjut sejak Senin (21/6), sidang digulirkan sebanyak tiga kali. Besok pengadilan akan mengangkat saksi dari pihak tergugat yaitu PKC.

Artikel sebelumyaDrama Cina malam ini "Jatuh ke dalam senyummu" di siaran WeTV
Artikel berikutnyaPresiden Jokovi: Kalau ada kesempatan untuk divaksinasi, segera ambil.